Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini setingkat lebih tinggi dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh BPK. “Ini setingkat lebih tinggi dari WTP yang hanya memantau laporan penggunaan keuangan secara wajar, tapi WTP tidak merekam manfaatnya, tapi ketika dibuat cara pandang akuntabilitas kinerja maka pendayagunaan harus tepat, baik, efisien yang dilihat dari hasil atau manfaatnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Aher menyerahkan aplikasi e-Sakip (elektronik sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) kepada Pemkab Kuningan, Pemkab Subang, Pemkab Bekasi, Pemkab Tasikmalaya dan Pemkab Karawang. “Tadi simbolis ya, jadi e-Sakip adalah sebuah cara mengevaluasi kinerja menggunakan sistem elektronik tidak lagi manual, tentu harus nyambung dengan program semenjak awalnya kan,” tutup Aher. (hms/rls)