Meskipun ada hambatan dalam serapan anggaran, Aher menjelaskan karena pencairan anggaran membutuhkan mekanisme administrasi. Misalnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang beralih ke Pemerintah Provinsi mulai tahun ini. Karena integrasi SMA dan SMK ada mekanisme pembayaran tunjangan guru atau pembayaran lain yang perlu upaya keras dari pihak administrasi keuangan. Selain itu, semua pihak juga mesti beradaptasi dengan aturan yang ada.
Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar M Solihin menjelaskan lebih detil gambaran realisasi belanja tahun ini dibanding tahun 2016: realisasi Belanja Per 31 Juli, TA 2016 sebesar 37.36% sedangkan TA 2017 sebesar 45.19%. Realisasi Belanja Per 14 Agustus TA 2016 sebesar 43.65%, sedangkan TA 2017 sebesar 49.49%. “Ketiga, Saldo Kas Per tgl 14 Agustus 2017 Rp. 6.548.568.150.517,” ungkapnya di tempat berbeda.
Solihin mengatakan sampai saat ini penyerapan APBD sama sekali tidak ada masalah, penyerapan 50% saat ini justru masih sesuai schedule. “Harus diingat bahwa realisasi pendapatan dan belanja dalam APBD kita menganut prinsip tahun berjalan. Jadi bisa saja kas daerah bertambah karena faktor pendapatan, namun itu tidak perlu dikhawatirkan karena akan diserap dengan belanja pemerintah melalui mekanisme lelang dan lain-lain,” jelasnya.
Baca Juga:Tak Lulus SD, Ijazah Bakal Calon Kuwu Ini Diduga PalsuHadiri MPKMB 54 IPB, Aher: Kita Jadikan Indonesia Super Power Pangan Dunia!
Ketika disinggung mengenai data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang menyebut dana mengendap Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 7,94 triliun, Solihin menjelaskan asumsinya bukan mengendap ataupun parkir, dana tersebut sebetulnya tersimpan di bank kas daerah.
“Karena proses penyerapan anggaran terus berlangsung, diantaranya untuk pembayaran atas pembangunan fisik kepada pihak ketiga yang dibayarkan per termin sesuai dengan kontrak,” paparnya. (hms/rls)