Nelson menegaskan, konten-konten dalam PKS tersebut harus seimbang, netral, menguntungkan, saling memihak, dan tidak saling merugikan. “Saya selalu normatif, etika hukum lakukan. Pusat kasih kewenangan kepada daerah, silakan kerja sama. Tapi kalau kami keberatan mungkin di antaranya tidak berimbang, kami tunda dulu,” jelasnya.
Diakui dia, pihaknya paling keras jika menyangkut “merah putih”. “Kalau (pihak kedua atau pihak asing) menyimpang ya usir. Karena kewenangan pusat absolut soal pertahanan, kemanan peradilan dan finansial. Tapi saya tekankan di sini silakan kerja sama karena ini kebutuhan daerah bukan pusat. Pusat hanya exit permit saja. Kami tidak melarang kecuali jual negara,” kata dia. (hms/rls)