Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai upline, kemudian institusi pendidikan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai downline yang bertugas mensosialisasikan gerakan-gerakan dan program-program pencegahan kekerasan kepada masyarakat luas. Dengan demikian menurut Netty, seluruh lapisan masyarakat dapat terjangkau dan lebih melek informasi, khususnya terkait kekerasan. Netty juga sangat mengapresiasi masukan-masukan dari peserta talkshow yang inginkan adanya pemetaan masyarakat, sehingga dapat dibagi tugas antar organisasi untuk saling bersinergi menjangkau seluruh masyarakat di daerahnya masing-masing.
“Saya yakin jika bisa bekerja ke kelompok-kelompok masyarakat tingkat kecamatan atau desa dan dusun, maka akan makin banyak masyarakat yang akan tercegah dari kekerasan. Ini penting, karena jangan sampai masyarakat mengenal kata kekerasan setelah menjadi korban,” papar Netty ditemui pers usai acara.
Untuk tingkat institusi pendidikan, Netty mengungkapkan bahwa pengalih kelolaan SMA dan SMK Negeri ke pihak provinsi dapat dimanfaatkan untuk merangkul siswa-siswi dan mensosialisasikan mereka akan bahaya ancaman kekerasan. Sedangkan untuk SD dan SMP, Netty menghimbau agar pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dapat menitipkan pesan-pesan cegah kekerasan pada seluruh kepala sekolah, untuk disampaikan pada saat upacara sekolah.
Baca Juga:Perusuh Rapimda Golkar akan Ditindak TegasDa’i Diminta Berperan Ciptakan Suasana Politik Kondusif di Jabar
“Yang jadi kewenangan pemerintah provinsi hanya SMA dan SMK, bagaimana dengan SD dan SMP? Kita bisa bilang ke kepala dinas pendidikan, himbau pada setiap kepala sekolah SD dan SMP agar di setiap pembinaan di hari senin, sampaikan pesan-pesan tersebut pada para siswa,” tegas Netty.
“Meski tidak mudah, tapi kerjasama antar sektoral ini penting adanya,” pungkasnya. (hms/rls)