Selain itu, untuk menciptakan insentif bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu. Sementara sasaran yaitu tersusunnya metode dan kriteria penilaian dokumen rencana pembangunan, terlaksananya penilaian dokumen rencana pembangunan, dan terpilihnya provinsi, kabupaten, kota dengan dokumen rencana pembangunan yang terbaik sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Dengan meraih APN ini bisa meningkatkan kredibilitas daerah dalam kualitas pembangunan. APN memiliki efek yang besar baik secara politik maupun ekonomi. Seperti investor akan lebih percaya daerah pemenang APN diyakini memiliki perencanaan pembangunan yang lebih baik.
“Tapi lebih kepada pengenalan atau acknowledgement bahwa ini loh daerah yang terbaik. Jadi bukan dalam benefit yang langsung. Memang Bappenas saat ini mengupayakan kuota pendidikan sumber daya manusianya kita tingkatkan untuk menang. Tapi kalau secara langsung itu belum,” tutur Uke dalam paparannya mengenai mekanisme penyelenggaraan APN 2017 di acara pembukaan.
Ada enam kategori dengan 12 trofi dalam APN 2017, diantaranya:
Baca Juga:Ini Cara Yang Harus Dilakukan Saat Anak Pingsan, Gara-gara Main Skip ChallengeDongkrak Partisipasi Suara Pilbup 2018, Kang Luthfi Datangi KPU Kab Cirebon
1. Pangripta Nusantara Perencanaan Terbaik Provinsi (3 trofi)
2. Pangripta Nusantara Perencanaan Peningkatan Terbesar (Progresif) Provinsi, peningkatan terbesar dalam hasil penilaian RKPD Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016 (1)
3. Pangripta Nusantara Perencanaan Terbaik Kabupaten (3)
4. Pangripta Nusantara Perencanaan Terbaik Kota (3)
5. Pangripta Nusantara Inovasi Terbaik Provinsi (1)
6. Pangripta Nusantara Inovasi Terbaik Kabupaten/Kota (1)
Anggota Tim Penilai Kementerian PPN/Bappenas yang hadir pada acara pembukaan penilaian di Jawa Barat ini ada tiga orang, yaitu Wihana Kirana Jaya sebagai Ketua Tim Penilai, serta Uke Muhammad Husein dan Lilis Widyawati Dwi Lestari.
Selain itu, turut hadir unsur DPRD yang diwakili Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur swasta dan dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa, para Kepala SKPD Jawa Barat, para Kepala Bidang OPD Jawa Barat, unsur perguruan tinggi atau akademisi, peneliti dan mahasiswa, komite perencana dari Bappeda Jawa Barat, tim ekomoni makro, dan unsur dari stakeholder lainnya. (hms/rls)