Tetapi, masih dikatakan Asadulah, penanganan seperti itu bukan hanya dilakukan oleh Satpol PP saja melainkan ada sinergitas juga dari instansi yang lainnya. “Ya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial juga harus aktif berperan. Dan kita kembalikan lagi kepada anggaran yang memadai untuk penanganan ini. Yang jelas kita tidak mau penanganan seperti ini jadi saling lempar,” ungkapnya.
Dikesempatan yang sama Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat Udjwalaprana Sigit menambahkan ini kan lingkup Jawa Barat, sedangkan Jawa Barat ini memiliki perbatasan langsung dengan Jawa Tengah dan juga punya perbatasan dengan DKI Jakarta serta perbatasan dengan Banten. “Jadi khusus untuk daerah perbatasan ini mempunyai ciri khas dan konteks yang menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum, jadi yang kami harapkan satu-satunya OPD yang mampu yaitu kita Satpol PP. Nah kalau masalah penampungan apabila ada gelandangan atau pengemis yang tertangkap kita akan siapkan tempat rehabilitasinya. Yang penting jangan sampai ditelantarkan karena bagaimanapun dia (PGOT.red) juga manusia dan kita wajib memanusiakannya,” katanya.
Terpisah, Kasatpol PP Kabupaten Cirebon Ade Setiadi mengatakan, dari hasil Rakor ini akan disinkronkan program apa yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Provinsi Jawa Tengah untuk menangani PGOT, ketertiban, ketentraman dan keamanan (K3) serta penegakan perda bagaimana penanganannya. “Nanti dari hasil Rakor ini baik dari Dir PolPP Linmas, Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Barat serta Kabupaten/Kota tidak lanjut bagaimana cara menangani tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP tersebut. Kalau permasalahan rumah singgah bagi PGOT itu kita sudah punya namun belum optimal. Kami sebenarnya sudah siap menangani hal tersebut karena kita ada Perdanya bahwa yang sakit jiwa itu kita ambil oleh Satpol PP kemudian dengan dinas sosial kita kerjasama, lalu kita serahkan ke rumah sakit Arjawinangun lalu di rumah sakit Arjawinangun diobati hingga sembuh lalu diserahkan ke rumah rehabilitasi untuk diberikan pelatihan,” jelasnya. (gfr)