Disamping itu dengan SIKP juga mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan KUR. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pun selama ini telah melakukan pelatihan kepada para pegawai Pemda dan selanjutnya akan melakukan pendampingan guna optimalisasi penggunaan SIKP. Dukungan Gubernur terhadap penggunaan SIKP juga diharapkan dapat mendorong pemda Kabupaten/Kota untuk menggunakan SIKP.
Lagi, Pemprov Jabar Raih Opini WTP Laporan Keuangan TA 2015
Pada penyerahan DIPA ini, Pemerintah Pusat memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 19 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat atas upaya dan usaha yang keras dari Pemda untuk membuat LKPD yang baik dan berhasil meraih Opini WTP pada 2015. Dengan adanya pemberian reward ini diharapkan dapat memacu daerah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan yang delapan dari (27 kabupaten/kota di Jabar) yang belum bisa dapat WTP bisa dapat WTP. Karena bagi yang WTP dapat insentif daerah dari pusat,” tukas Aher usai acara penyerahan DIPA. “Pokoknya kinerja yang bagus, penyerapan yang cepat ditambah WTP itu dapat penghargaan dari Kementerian Keuangan berupa dana insentif daerah. Jadi dari semua jatah yang sudah didapatkan ada tambahan dana lagi,” pungkas Aher.
Baca Juga:Lagi, Incumbent Janjikan Majukan PendidikanMisterius! Rompi Berkabel Ditemukan Di Rumah Terduga Teroris
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar yang memperoleh Opini WTP tersebut, yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. (rls/jp)