“DIPA Tahun 2017 dilatarbelakangi oleh situasi tidak hanya di dalam negeri tapi juga situasi global, seperti situasi Brexit di UK, presiden AS yang baru – itu mempengaruhi kondisi kita. Disamping kegiatan ekonomi di China juga cukup mempengaruhi kondisi ekonomi yang kemudian tercermin dalam kondisi makro yang tercantum dalam APBN,” papar Marwanto.
Lebih lanjut, Marwanto menjelaskan bahwa penerimaan negara pada 2017 diproyeksikan mencapai Rp 1.750 Triliun sementara belanja atau pengeluarannya mencapai sekitar Rp 2.080 Triliun. “Berarti ada gape, nah gape itulah di pusat yang dicari apakah itu dari pembiayaan pinjaman dalam negeri – apakah dalam bentuk mengisu obligasi pemerintah maupun pinjaman dari luar negeri,” kata Marwanto. Untuk itu, senada dengan Aher, Marwanto juga mengatakan bahwa penyerahan DIPA bisa menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dalam memanfaatkan setiap rupiah yang ada dalam DIPA seoptimal mungkin, sehingga out put yang diharapkan sesuai dengan perencanaan.
Hal lainnya yang ditekankan Marwanto, bahwa Pemerintah pun saat ini tengah mengembangkan sebuah kredit yang secara khusus ditujukan untuk pengusaha kecil dan super mikro. “Pengembangan ini dilakukan melalui pembangunan sistem informasi untuk program kredit yang diharapkan semua database tentang program kredit ini – termasuk pengusaha kecil yang ada di daerah bisa terdata, sehingga semua program yang berkaitan dengan UKM bisa menggunakan database yang digunakan oleh SIKP,” papar Marwanto.
Baca Juga:Lagi, Incumbent Janjikan Majukan PendidikanMisterius! Rompi Berkabel Ditemukan Di Rumah Terduga Teroris
Untuk itu, pada kesempatan ini dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dalam rangka kerjasama penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. Dengan memanfaatkan SIKP ini diharapkan pemda dapat melakukan upload data calon penerima KUR potensial (usaha mikro dan kecil) untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dan mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diupload oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin sehingga penyaluran KUR di Jawa Barat yang saat ini mencapai 31.383.309.241.167 dengan jumlah debitur sebanyak 315.554 akan semakin meningkat, baik dari segi jumlah uang maupun akses usaha kecil dan mikro, sehingga akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di Jawa Barat.