BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 untuk 1.218 kuasa pengguna anggaran, yaitu para Bupati/Walikota, Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, OPD lingkup Pemprov Jabar, dan Instansi Vertikal di Wilayah Jawa Barat. Penyerahan dilakukan di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat (16/12/16).
Nilai anggaran pada DIPA di Jawa Barat mencapai Rp 38,8 Triliun, sementara Pagu Anggaran untuk Dana Transfer Daerah dan Dana Desa di seluruh wilayah Jawa Barat mencapai Rp 66,9 Triliun. Gubernur Ahmad Heryawan dalam sambutannya pun meminta agar anggaran yang berasal dari APBN, termasuk APBD ini bisa dimanfaatkan dengan baik, efektif dan efisien, serta para kepala daerah diminta harus mampu menciptakan kreativitas dalam menggali potensi pendapatan di daerahnya.
“Mari kita belanjakan dengan baik, dengan tepat sasaran, dengan efisien, dengan out put dan out come yang jelas. Supaya manfaat bagi masyarakatnya dirasakan langsung dan juga bisa dirasakan dalam waktu jangka panjang,” ungkap Aher dalam sambutannya. Menurut Aher, 15% – 20% pertumbuhan ekonomi diciptakan oleh angaran yang berasal dari pemerintah, sementara sisanya berasal dari pihak swasta. Untuk itu, dia juga meminta agar pemerintah daerah serta lembaga di wilayah pemerintahannya bisa mendorong terciptanya izin usaha yang cepat dan mudah, shingga bisa mendorong berbagai masukan investasi yang bisa berdampak pada pendapatan masyarakat dan denyut nadi ekonomi.
Baca Juga:Lagi, Incumbent Janjikan Majukan PendidikanMisterius! Rompi Berkabel Ditemukan Di Rumah Terduga Teroris
“Daerah harus kreatif untuk mencanangkan anggaran pendapatan, termasuk untuk menggali anggaran pendapatan yang lebih baik lagi, karena boleh jadi masih ada potensi pendapatan yang mungkin kita bisa gali bersama-sama,” jelas Aher. “Lalu investasi, inilah tugas para Bupati/Walikota, tugas para Gubernur melancarkan investasi, perizinan, dan lain sebagainya. Seban 80 persen pertumbuhan ekonomi penentunya adalah swasta. Dan kitalah di daerah yang bertugas untuk melancarkan, memudahkan belanja swasta, sehingga swasta bisa menumbuhkan ekonomi di daerah masing-masing,” harap Aher.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Marwanto Harjowiryono mengungkapkan, bahwa dalam penyusunan DIPA 2017 sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal (luar negeri/global) maupun internal (dalam negeri). Dia mencontohkan peristiwa Brexit di Eropa dan Presiden AS yang baru terpilih menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi penyusunan DIPA 2017.