4. Kami menuntut kepada pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon untuk segera memerintahkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon bekerja dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama serta hasilnya dipublikasikan agar masyarakat tahu seperti apa hasil akhirnya.
5. Kami menuntut kepada DPRD Kabupaten Cirebon agar menekan pihak eksekutif untuk segera memberhentikan seluruh pegawai kontrak di RSUD Arjawinangun serta membuka kembali rekrutmen baru serta libatkan lembaga independen yang terpercaya agar polemik gratifikasi ini dapat dibantahkan dan tidak berlarut-larut dikonsumsi oleh masyarakat.
6. Kami menuntut kepada aparat penegak hukum untuk tidak takut dalam menjalankan tupoksi nya dalam membongkar kasus ini terutama pihak kepolisian dan kejaksaan.
Baca Juga:BPBD Jadi “Anak Tiri”, Bukti Pemerintah Belum Faham Mindset Kebencanaan?Wanita Muda Tewas Mengenaskan Tertabrak KA
7. Kami menuntut agar DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna istimewa manakala persoalan gratifikasi sudah menyentuh Bupati Cirebon.
8. Kami meminta Mabes Polri, Kejaksaan Agung serta KPK ikut memberikan atensi terhadap kasus ini.
9. Kami meminta DPRD Kabupaten Cirebon harus tegas jika Bupati Cirebon terlibat dalam kasus gratifikasi seperti apa yang telah disampaikan Rakhmat Hidayat.
10. Kembalikan tatanan yang baik yang pernah berlangsung diKabupaten Cirebon. (gfr)