Ditambahkan Riyan, Komite sekolah yang seharusnya menjadi mitra kritis sekolah justru malah berfungsi sebagai antek sekolah yang bekerjasama dengan sekolah untuk memeras orang tua siswa, dari komposisi pengurus komite sekolah dan jumlah pengurus komite sekolah, tidak ada satupun yang dari unsur orang tua siswa dan jumlahnya Cuma 5 orang dan sudah puluhan tahun tidak pernah diganti, hal ini jelas melanggar keputuan menteri pendidikan nasional nomor 044/U/2002 tentang acuan pembentukan komite sekolah. Dimana komite sekolah harus memasukan unsur orang tua siswa dan jumlahnya sekurang-kurangnya 9 orang. “Kecurigaan kami tentang adanya kongkalikong antara pihak sekolah dan komite sekolah semakin menguat,“ keluhnya.
Ditambahkannya, sebagai orang tua siswa, berharap program pembangunan tempat parkir dan renovasi lapangan basket dilaknasakan secara bertahap sesuai dengan urgensinya. Tetapi pungutan tersebut dilakukan setelah komite sekolah melakukan perubahan dengan memasukan unsur orang tua siswa sebagai pengurus komite sekolah agar terjalin komunikasi yang harmonis antara pihak sekolah dan orang tua siswa, menurutnya pihak sekolah jangan memaksakan kehendak membangun yang sebenarnya para orang tua siswa mengeluhkan dibelakang, selain itu komite sekolah juga harus sesuai dengan aturan, ketua komite bertahun-tahuin bertahan tidak pernah diganti. “Kami tidak mau SMPN 1 Gebang menjadi lahan korupsi, dan SMPN 1 Gebang harus mau membuka diri menerima masukan dari orang tua siswa, alur sumbangan pendidikan juga harus diperbaiki agar orang tua siswa tidak merasa adanya pemeresan apalagi di musim paceklik seperti ini yang pastinya mengganggu sektor ekonomi nelayan, dimana mayoritas orang tua siswa berprofesi sebagai nelayan,” harap Riyan.
Senada juga disampaiakan wali murid kelas 9, Atam, yang mengeluhkan adanya sumbangan siswa yang terkesan bertubi-tubi. Menurutnya, untuk orang tua siswa kelas 9 dilaksanakan terpisah selang sehari setelah kelas 7 dan 8 dilaksanakan, menurutnya hasil rapat terkesan percuma, karena pihak sekolah dan komite sekolah yang mengaku mewakili orang tua siswa sudah punya format dan saat rapat hanya mengumumkan saja. Sementara protes orang tua siswa yang berharap biaya untuk persiapan UN hanya Rp 100 ribu tetapi pihak sekolah mengumumkan ada dua pilihan yakni Rp 200 ribu atau Rp 300 ribu. “Mereka menunjukkan untuk bukunya beda antara yang Rp 200 ribu sama yang Rp 300 ribu, katanya buat beli buku sama biaya jam mengajar, terangnya.