Dituding Bisnis Haram, Keluarga Besar CSI: PBNU Gegabah, Masuk Kategori Pencemaran Nama Baik

Dituding Bisnis Haram, Keluarga Besar CSI: PBNU Gegabah, Masuk Kategori Pencemaran Nama Baik
0 Komentar

CIREBON – Pihak Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) langsung mengklarifikasi hasil pleno PBNU Cirebon yang menyatakan kalau bisnis investasi keuangannya haram.

Salah satu dari keluarga besar CSI yang merupakan seorang advokat, Mari Kusbiyanto, melalui situs resmi CSI menyatakan kalau hasil rapat pleno Forum Bahtsul Masail di Pesantren Kiai Haji Aqil Siroj (KHAS) Kempek, Kabupaten Cirebon pada Senin (25/7/2016) adalah gegabah.

“Kata itu (gegabah) mungkin istilah yang tepat untuk mengkomentari hasil rapat pleno Forum Bahtsul Masail di Pesantren Kiai Haji Aqil Siroj (KHAS) Kempek,” tulisnya, di situs suaracakra.com, Rabu (27/7/2016).

Baca Juga:Hasil Rapat Pleno PBNU: Bisnis Investasi Keuangan PT CSI Haram!Orangtua Korban Vaksin Palsu Akan Tempuh Jalur Hukum

Dikatakan dia, jika diperhatikan secara seksama, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Subyek hukum yang  menjadi pokok pembahasan adalah  salah, karena secara fakta yang sebenarya adalah,

PT. CSI mempunyai kegiatan usaha dalam berbagai wadah badan usaha. Diantaranya KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera, KSPPS BMT CSI Madani Nusantara dan PT. Cakrabuana Sukses Indonesia.

“KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera mempunyai salah satu produk andalanya adalah simpanan berjangka mudharabah (sajadah) yang diperuntukkan bagi para anggotanya,” lanjutnya.

Sedangkan KSPPS BMT CSI Madani Nusantara salah satu produk andalannya adalah Simpanan Mudharabah Mulia yang juga diperuntukkan khusus untuk para anggotanya.

“PT. CSI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa yang berbadan hukum  perseroan terbatas dan akte pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Sehingga secara hukum telah sah sebagai badan hukum,” tambahnya.

Sedangkan dalam kegiatan usahanya, telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Keluarga Besar PT. CSI selalu menjaga etika dan hukum dalam melakukan kegiatan usaha sehingga tidak akan melakukan kegiatan yang tidak terdapat dalam SIUP.
Sehingga bisa disimpulkan karena salah subyek hukum dalam melakukan pembahasan maka bisa dianggap hasil dari Forum Bahtsul Masail Rapat Pleno PBNU adalah sebuah tuduhan dan dapat mencemarkan nama baik PT. CSI,” tegasnya.

Baca Juga:Dedi Mulyadi akan Rekrut Kuli Bangunan jadi PNSSingapura Tertarik Industri Pertanian di Jabar

Hal tersebut, kata dia, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Pidana Pasal 310 KUHP. ”

0 Komentar