Menurutnya, selama ini laporan anggota fraksinya sudah sesuai prosedur dan selalu disampaikan ke Sekjen DPR dan ke pimpinan fraksi. “Laporan disertai daftar hadir masyarakat, foto kegiatan dan substansi dialog dan aspirasi masyarakat. Juga disertai dengan copy berita koran dan media online yang ada di daerah atau yang diberitakan media nasional baik cetak maupun elektronik. Ada juga yang memasukkan upload di youtube,” bebernya.
Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mendorong KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini dibawa ke proses hukum. Selain itu, mendorong agar Fraksi menghukum anggotanya yang tidak melaporkan hasil kunker berupa laporan keuangan dan program.
Menurut Yenny, Beberapa modus di antaranya adalah banyaknya anggota DPR yang tidak melaporkan hasil kunjungan kerja baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan. Maka dari itu harusnya alur pertanggungjawaban anggota dengan melaporkan kepada Sekjen DPR dan kemudian dilakukan audit.
Baca Juga:Gagal Dibunuh, Seorang Wanita Muda Sekarat di Kuburan Desa Tuk Karangsuwung CirebonDandim 0509/Kab Bekasi Resmikan Kantor Jaga Provost dan Gelar Komsos
“Anggota DPR tidak berkomitmen dalam laporan Kunker, sehingga menguatkan bahwa Kunker hanya plesiran semata. Ini pemborosan anggaran,” kata Yenny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5).
Selain itu Yenny menilai ada kelemahan internal DPR dalam transparansi dan akuntabilitas yaitu seharusnya Sekjen memaksa anggota, melalui Fraksi atau Komisi untuk melaporkan. Kelemahan ini juga tanggung jawab Sekjen DPR.
“Fraksi secara politik juga kurang berkomitmen mendorong akuntabilitas politik di DPR, seharusnya ini bentuk menjaga lembaga DPR yang kepercayaannya terus tergerus di mata masyarakat,” tuturnya.
“Metode keuangan Kunker berupa lumsum juga harus dirubah karena ini menguntungkan anggota DPR dan model ini tidak akuntabel. Moratorium dan reformasi anggaran di DPR menjadi kebutuhan yang mendesak,” pungkasnya. (mdc/bay)