“Itu bagian dari audit lembaga DPR, keuangan DPR juga kita audit. Tapi jumlahnya saya belum tahu,” kata Harry saat dihubungi, Kamis (12/5).
Harry juga menegaskan bahwa pihaknya melakukan audit dalam semua aspek, termasuk dalam hal Kunker anggota DPR. Namun audit yang sudah ada hanya dilakukan untuk periode tahun anggaran 2015 kemarin.
“Yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015,” tuturnya.
Hasil audit itu sudah dilaporkan dan tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015 BPK atas 666 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.
Baca Juga:Gagal Dibunuh, Seorang Wanita Muda Sekarat di Kuburan Desa Tuk Karangsuwung CirebonDandim 0509/Kab Bekasi Resmikan Kantor Jaga Provost dan Gelar Komsos
Terkait temuan ini, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini buru-buru membantah dan yakin anggotanya tidak terlibat kunker fiktif. Jazuli mengaku telah menyisir catatan atau laporan Kunker anggota Fraksi PKS. “Terkait dugaan kunker fiktif yang ditemukan BPK saya sudah cek tidak ada laporan atau catatan terkait Anggota F-PKS. Jadi F-PKS clear,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5).
“Saya sebagai Ketua Fraksi telah memberikan arahan agar seluruh anggota FPKS selalu disiplin dalam membuat laporan kunker reses paling lambat satu pekan setelah masuk masa sidang (harus sudah terkumpul) dan diserahkan pada pihak terkait,” ungkapnya.
Demikian juga dengan Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana yang menyatakan pihaknya akan mengklarifikasi langsung kepada anggotanya. “Tentu kita akan cek, mana anggota yang perlu melengkapi laporan kegiatan. Saya yakin kegiatan itu pasti ada kalau melihat intensitas kegiatan para anggota DPR, tetapi rata-rata di pelaporan banyak sekali yang lemah,” kata Dadang saat dihubungi, Kamis (12/5).
Dia juga menegaskan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut. “Ya kita tentu akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan membuat surat lanjutan kepada anggota,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Platte. “(kami) Akan mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut termasuk langkah perbaikan kunjungan kerja anggota pada waktu yang akan datang termasuk reses anggota,” kata Johnny, seperti dilansir merdeka.com, Kamis (12/5).