KOTA BANDUNG – Tugas pemerintah sudah seharusnya selalu menjaga kemaslahatan ummat lebih utama dibandingkan sekedar mengakomodir kepentingan investor, apalagi asing, yang kerap memiliki kepentingan sendiri. Dalam kasus taksi aplikasi vs taksi reguler misalnya, kemaslahatan itu mengacu layanan yang menyangkut institusi yang memenuhi perudangan yang ada serta memiliki banyak pekerja dan keluarga yang bergantung kepadanya.
Pun demikian, layanan eksisting harus terus ditingkatkan sehingga tidak malah tertekan oleh inovasi. Fokus fungsi pemerintah sendiri bukan terlibat langsung penentuan mekanisme harga atau tarif pasar, namun meregulasi tatanan agar tetap keadilan dan kondusivitas terus terjadi. Demikian dikatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) ketika menerima kandidat ketua Forum Alumni Universitas Telkom (FAST) Ahmad Nugraha Rahmat di Gedung Pakuan, Sabtu (26/3) malam.
“Literatur yang saya baca, jika dulu invansi dilakukan dengan penguasan lahan, sekarang invasi bisa saja lewat investor global. Sebagaimana diajarkan Islam, kita tidak boleh menolak mereka, tapi kita harus selalu memproteksi kepentingan nasional,” katanya. Menurut Aher, proteksi dinilai perlu karena agenda investor global tak selalu menguntungkan masyarakat lokal. Indonesia sekedar menjadi tempat produksi karena bea upahnya murah, namun pengenaan pajaknya disiasati demikian rendah. Faktanya, produk/jasa tersebut melambung setelah masuk pasar internasional.
Baca Juga:Bank bjb Bahas Lima Agenda Penting dalam RUPSTIni Penampakan Irwan, Usai Dijengut Marshanda, Sempat Dikasih Uang Jajan Rp100 Ribu
Selain itu, agenda lain juga terjadi manakala serapan data lokal diambil sepenuhnya investor global yang beroperasi di Indonesia. Suatu hari, data tersebut bisa digunakan untuk kepentingan bisnis yang lebih besar. “Sebagaimana ajaran Islam, kita terbuka dengan investor manapun termasuk asing. Tapi peran pemerintah harus terus masuk di sana, bukan menentukan tarif atau harga karena itu mekanisme pasar berlalu, perannya adalah mengatur agar kepentingan nasional tetap terjaga,” katanya.
Menurut Aher, proteksi menjadi perlu agar pengusaha nasional tetap bisa hidup, apalagi mereka sudah nyata membayar pajak dan memenuhi regulasi yang ada. Jangan malah investor asing bisa mengakali perpajakan sembari pemain lokal di dalam negeri malah kian terpuruk. Ahmad Nugraha Rahmat menambahkan, kedaulatan data dan informasi kian vital saat ini karena tren global menunjukkan tren bisnis monetisasi data dan informasi pada suatu negara guna meningkatkan nilai pasar sebuah perusahaan.