Mengenai tanah warga yang dibeli murah dan tidak menyertakan tim apresial, silahkan tanyakan ke PT Pertamina nya langsung.
Kemudian, lanjut Ferry, dampaknya terhadap rumah warga harus ditanyakan langsung kepada PT Pertamina. Berapa radius aman agar warga tidak terkena dampaknya? Dan untuk lingkungan sendiri BPLH tempatnya, karena mereka yang lebih mengetahui, harus kemana membuang limbahnya? Mereka juga harus miliki Amdalnya.
“Itu kewenangan mereka. Apabila mereka mau mengeksplorasi istana negara karena di bawahnya mengandung minyak, mereka bisa saja merobohkannya dan mengebor minyak. Mungkin istana negara tinggal sejarah. Apalagi rumah warga,” pungkasnya.
Baca Juga:200 Tenaga Honorer Pemkab Cirebon Malam ini ke Istana Presiden, Tuntut Janji PemerintahBelasan Jenazah yang sudah Terkubur Puluhan Tahun Terbawa Longsor
Selain itu, kata Ferry, soal tumpang tindih tanah PT Pertamina, PT Tata Bangun Sarana sudah merelakan lahan tersebut ke PT Pertamina dengan alasan kepentingan negara.
Disamping itu, PT Pertamina akan memperluas area tergantung kondisi. Apabila belum cukup yang dibutuhkan, mereka bisa memperluasnya dengan memberikan dokumen ke Bappeda. (fjr)