BEKASI – Kejelasan berapa anggaran pelaksanaan Pilkada 2017 di Kabupaten Bekasi hingga kini belum juga menemui titik terang. Anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilkada 2017 di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Murni 2016 adalah sebesar Rp 47 miliar. Total keseluruhan anggaran Pilkada itu sebesar 101 miliar.
Namun, saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beberapa waktu lalu, pihak Pemkab Bekasi menginginkan anggaran pesta demokrasi lima tahunan itu yang disiapkan di APBD Murni 2016 adalah sebesar Rp 40 miliar. Kini tersiar kabar hasil kajian sementara pihak Pemkab bahwa anggaran Pilkada 2017 yang akan dimasukan di APBD Murni 2016 malah turun menjadi Rp 30 miliar. Hal itu dibenarkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno.
“Soal anggaran Pilkada ini memang masih kita kaji. Saya pun sempat bingung ini mana yang tidak benar? Apakah angka ajuan anggaran dari KPU, atau harga satuan yang ditentukan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) dalam hal mengkaji anggaran Pilkada,” ungkapnya.
Baca Juga:Advokat Warga 3 Desa Telukjambe Barat Polisikan “Orang Bayaran” PT. SAMPProgram Tahfidz Qur’an Diluncurkan
Dijelaskannya, dalam hal itu harusnya pihak Kesbangpol mengurainya dengan melakukan studi banding ke daerah yang saat ini sedang melaksanakan Pilkada, seperti ke Kabupaten Karawang. “Harusnya kita korelasinya hitungannya dari 2,4 juta penduduk. Kalau bicara hasil kunjungan kerja (kunker) yang jadi acuan Kesbangpol adalah ke daerah yang sama-sama jumlah penduduknya seperti Bandung,” saran polisi PDI Perjuangan itu.
Namun, kata dia, harga satuan itu memperhatikan aturannya. Salah-satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2015 yang mengatur harga satuan regional. Itu, kata dia, bisa digunakan sebagai acuan untuk penyusunan anggaran. “Tidak hanya Pemkab ingin Rp 40 miliar. Tetapi informasi yang saya dapat bahwa gambaran renstra Kesbangpol itu di bawah Rp 30 miliar,” bebernya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Idham Kholik menuturkan, persoalan anggaran Pilkada 2017 memang belum ada keputusan secara jelas hingga kini. “Kemarin pagi pun (Senin, 19/10) kami audiensi dengan pak Sekda (Muhyidin) dan sampaikan permohonan bahwa proses anggaran ini berjalan lancar. Sehingga apa yang telah disepakati di Rapat Banggar (pencairan pertama Rp 47 miliar) dapat terealisasi sepenuhnya,” tuturnya.