KAB. CIREBON – Dengan tag line ‘Ngahiji Ngurus Desa, Pacantel Keur Pangwangunan’, program Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) terus digencarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memajukan desa, sebagai upaya membangun Indonesia ‘dari pinggiran.’
Salah satu desa di Kabupaten Cirebon terpilih menjadi lokasi pencanangan. Yakni, Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun. Dan pada gelaran yang Ke-2, program GNL dicanangkan di desa tersebut oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Jum’at (11/9). Dimana sebelumnya GNL yang pertama berlangsung di desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Sabtu (28/6) lalu.
“Adanya program ‘Gubernur Ngamumule Lembur’ ini adalah sebagai ancang-ancang program pemerintah selanjutnya untuk memajukan desa. Dimana pada tahun depan, rencananya setiap desa akan menerima bantuan minimal Rp1 miliar. Maka diperlukan pengetahuan khusus bagi aparatur di desa. Agar siap untuk mengelola uang dengan jumlah tersebut sebaik, seefisien, dan seaman mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujar Wagub Deddy Mizwar.
Atas dasar itu, lanjut Deddy, pemerintah mencanangkan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemdes dalam Tata Kelola Keuangan Desa, melalui Pelatihan Keuangan Desa bersama BPKP RI.
“Di tahun depan ini, setiap desa itu akan menerima bantuan minimal 1 milyar, ini luar biasa kalau minimal 1 milyar. Saya hitung ada 5319 desa di Jawa Barat, total seluruh Indonesia kurang lebih 74000 desa,” lanjutnya.
Baca Juga:Industri & Properti Menjamur, Lumbung Padi Bekasi Terancam LenyapTinggal Dekat Kantor Bupati Cirebon, Puluhan Warga Belum Nikmati Listrik
Kalau minimal Rp1 miliyar, jelas Deddy, dengan jumlah Rp5,3 triliyun dana yang beredar di Desa Jawa Barat ini, suatu angka yang sangat besar dalam setahun.
“Memang benar dahsyat, karena itulah perlu adanya sebuah pengelolaan tata kelola keuangan yang baik. Bagaimana sistem pelatihan tadi berlangsung dengan baik dan cepat. Saya kira dalam waktu yang sangat singkat ini akhir 2015 atau di pertengahan 2016 seluruh desa sudah memahami tentang bagaimana menyusun atau pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jangan sampai kepala desa stress, ga ada duit stress, duit kurang stress, dikasih duit banyak lebih stress, apa enaknya hidup, apa kata dunia,” tambahnya.