Lela dan Agus menegaskan, Partai Hanura akan memberikan support dan masukan positif kepada Pemkab Garut, sehingga apa yang dilihat dan dirasakan rakyat akan disampaikan kepada Pemkab Garut. Apabila memang kinerja Pemkab Bagus, maka partai akan mengatakan bagus, begitupun sebaliknya. “Kami mengapresiasi ketika Pemkab Garut menindak tegas galian di Gunung Guntur, tetapi kenapa Pemkab Garut juga membiarkan Darajat sebagai daerah konservasi malah menjamur gedung-gedung perhotelan, restoran, resort dan lainnya. Padahal wilayah itu bukan kawasan wisata. Dan semua itu notabene akan menghancurkan lingkungan. Nah, pertanyaan inipun tidak dijawab oleh bupati,” terangnya.
Masih kata Agus, Fraksi Hanura pun mempertanyaka, sejumlah kegiatan yang tidak pernah dibahas di DPRD, tetapi muncul kegiatan di SKPD. “Dari semua pertanyaan yang tidak dijawab inilah yang akhirnya kita tidak bisa memberikan kata akhir, hanya memberikan pendapat saja bahwa belum saatnya LPP APBD TA 2014 diparipurnakan sebelum bupati menjawab semua pertanyaan dari partai Hanura. Bila perlu kembali lagi ke paripurna nota jawaban bupati,” tambah kedua Kader militant Partai Hanura tersebut.
Agus menegaskan, dalam pertanyaan yang diajukan Partai Hanura ke Bupati Garut, Rudi Gunawan ditambahkan penegasan, bahwa semua pertanyaan itu mohon untuk dijawab, dikarenakan pada kesempatan yang lalu pertanyaan ini tidak pernah dijawab dengan tuntas, tapi ternyata tetap tidak ada jawaban dari bupati. “Apa yang kita tanyakan bisa dipertanggungjawabkan alias pandangan Fraksi Hanura ini tidak sembarangan. Apa yang disampaikan Fraksi Hanura sebelumnya sudah dibahas ditingkat Partai, karena kami semua ingin tahu. Dengan jawaban bupati yang tidak lengkap, Fraksi Hanura tetap tidak menyetujui
Baca Juga:Kodam III/Siliwangi Diserbu Warga BandungArus Mudik Lebaran 2015, Tol Palikanci Siapkan 9 GR dan 7 Petugas Jemput Bola
LPP APBD TA 2014, walaupun partai yang lain tetap menyetujui. Kami pun menghargai keputusan pihak lain di luar Fraksi Hanura,” ucapnya.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Garut, Senin (6/7/2015), kembali menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pandangan kata akhir fraksi-fraksi atas jawaban Bupati Garut terkait LPP APBD tahun 2014. Dari Sembilan fraksi, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang meminta Penetapan Perda tersebut ditunda, karena masih banyak persoalan yang belum bisa dijawab oleh Bupati Garut, pada saat sidang paripurna sebelumnya.