Yang paling inti dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan Fraksi Partai Hanura kepada bupati diantaranya terkait wisata Darajat, penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan yang paling kursial ketika mau menyetujui Raperda yang akan dibuat sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu, namun dari 29 poin pertanyaan dan diminta dijawab. Tapi hanya enam poin kursial dan masuk ke ranah APBD yang dijawab. Namun itupun jawabannya ada yang melenceng dari pertanyaan yakni terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). “Di Pemkab Garut ini ada 15 SKPD, namun SPM nya itu tidak jelas dan transparan, sehingga kita tidak tahu bagaimana kondisi SPM dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Kita meminta kejelasan bupati apakah pelayanan di masing-masing SKPD itu maju atau menurun. Tentu hal ini juga dibarengi dengan kondisi anggaran yang diadakan
Pemkab Garut. Jadi intinya, bupati dalam memberikan jawaban terkait kondisi SDM dan SPM nya tidak jelas,” tambah Agus.
Dengan sikap bupati ini, Fraksi Partai Hanura menjadi bingung harus melakukan sikap seperti apa, karena jawaban dari bupati ini masih abu-abu alias tidak jelas. Contohnya pembayaran Siltap untuk perangkat desa dan dusun. Dikatakan bupati, Siltap ini dibayar tiap bulan, tetapi kenyataannya pembayaran itu dilakukan tiga sampai empat bulan baru dibayarkan, bahkan terjadi pemotongan. “Maka hak kita sebagai perwakilan rakyat untuk menanyakan hal itu. Tetapi kenapa tidak dijawab oleh bupati dan jawabannya sangat normatif, hanya cukup dengan berkata tidak ada apa-apa,” ungkap Agus Hilman.
Selain Siltap, Fraksi Hanura juga mempertanyakan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), ada keterangan yang menyebutkan dana alokasi cukai harus dikembalikan kepada petani minimal 50 persen, namun hal inipun tidak dijawab bupati. “Logikanya, untuk meningkatkan produksi tembakau, maka petani ini harus mendapat bantuan dan perhatian, salah satunya dengan peningkatan infrastruktur. Sehingg hasil produksi petani bisa lebih meningkat. Karena petani tembakau selama ini sudah menyumbangkan Rp 18 miliar untuk PAD Garut, tetapi kenapa tidak diurus,” ucapnya.