BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan aksi multipihak untuk menangani desa berpotensi rawan pangan. Dari 5.240 desa yang ada di Jawa Barat, 813 diantaranya merupakan desa miskin dengan kategori tinggi yang berpotensi rawan pangan.Usai rapat koordinasi penanganan desa berpotensi rawan pangan di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung, Kamis (18/6), bersama Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar, Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Jawa Barat Dewi Sartika, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan untuk menangani 813 desa tersebut, pihaknya akan melaksanakan aksi multipihak yang melibatkan hampir seluruh OPD yang ada di Pemprov Jabar.
“Kita akan membuat rencana aksi multipihak khususnya untk desa yang potensi rawan pangan. Dari data 2011 kita ada 813 desa yang potensi rawan pangan, kita akan pilah yang mana punya potensi rawan pangannya tinggi,” ungkap Wagub.
Rencana ini tidak hanya akan melibatkan OPD terkait saja, seperti Dinas Perternakan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan, namun juga akan melibatkan OPD lain seperti Dinas Pendidikan dan lembaga desa terkait. Karena menurut Deddy, timbulnya potensi tersebut bisa disebabkan oleh pengetahuan gizi yang kurang dari masyarakat.
Baca Juga:Giselawati Mizwar Buka Pekan Kajian Islam Ramadhan Bandar Kasih Rp400 Juta Buat Tim “Pemain” Match Fixing
“Jangan-jangan ini karena faktor pendidikan. Jadi, mungkin secara ekonomi cukup tapi pengetahuan tentang gizi yang kurang. Bisa jadi karena sebuah gaya hidup yang masuk ke desa-desa, artinya dengan adanya parabola di desa-desa sekarang lebih baik ganti casing (hp) daripada susu. Ada gaya hidup yang masuk ke desa-desa yang barangkali ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat,” papar Wagub.
“Saya kira ini cukup besar kalau bicara kemiskinan, dari OPD terkaitnya hampir 50 persen lebih yang terkait dengan hal ini untuk bagaimana kita keroyok rame-rame (bekerja sama), saya kira indikator tentang desa potensi rawan pangan ini bisa selesai dengan cepat. Minimal dalam 3 tahun ini bisa selesai,” tambah Wagub.
Selain itu, Wagub pun mengungkapkan aksi multipihak ini dilakukan untuk mencegah hilangnya generasi (lost generation) yang ada di desa-desa berpotensi rawan pangan tersebut, sebagai akibat dari kekurangan gizi dan kemampuan dalam berpikir.