Tag Archives: sengketa

CIREBON – Bakal calon bupati dan wakil bupati Cirebon dari jalur perseorangan, Hamzah Haririe dan Hardiman, Jum’at (8/12/2017) siang tadi telah melengkapi berkas-berkas sengketa pemilihan atasnya. Bapaslon jalur perseorangan tersebut menyerahkan berkas berupa copyan kartu tanda penduduk (KTP), surat permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, surat kuasa dari kantor hukum Yudia Alamsyach SH dan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Cirebon tentang ...

CIREBON -Sengketa lahan PLTU II di Desa Kanciwetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, makin hebat. Warga dan pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saling klaim kepemilikan lahan. Hal itu membuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun ke lapangan melakukan ukur ulang dan mencari dokumen fakta kepemilikan lahan, Rabu (3/8/2016).

BEKASI – Banyak kasus sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Jumlah sengketa meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan tanah oleh masyarakat, sehingga muncul spekulan. Spekulan tanah tidak segan-segan merekayasa data, ataupun melanggar perjanjian. Hal tersebut terjadi kepada pemilik tanah, M Hendra, yang berlokasi di Perum RSUD, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

KARAWANG – Tim advokasi warga tiga desa Telukjambe Barat polisikan orang bayaran PT. SAMP. Aksi itu dilakukan lantaran orang tersebut telah melakukan penghadangan hingga mengancam nyawa salah satu anggota tim advokasi, Elyasa Budianto.

CIREBON – Wacana pembangunan gedung baru Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cirebon harus terhenti, tetrganjal sengketa. Hingga saat ini, pihak ahli waris tanah PMI yang terletak di Jalan Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon mulai dari Dargo bin Bingung, Tan Pek Cong, dan R Sopiyah tengah melakukan gugatan ke PTUN. Padahal status tanah PMI sudah resmi milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

SUMBER – Sejumlah massa yang merupakan kuasa hukum dan ahli waris R Sophia, Tan Pek Cong dan Dargo Bingung mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, Jum’at (28/8). Mereka datang untuk mempertanyakan legalitas sertifikat hak pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang belum lama ini fotokopiannya ditunjukkan oleh Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.