Home » Tag Archives: ojk (page 2)

Tag Archives: ojk

OJK Datangi Mimin Ratmini Warga Desa Karangmulya Cirebon

CIREBON – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kunjungi kantor OJK Cirebon, Sabtu (13/2/2016). Kunjungan ini adalah untuk melihat langsung kegiatan edukasi keuangan di Kota Cirebon. Dalam kesempatan itu, tim OJK pusat juga mendatangi agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor), Mimin Ratmini di Desa Karangmulya.

Read More »

Lindungi Nasabah, OJK Jalin Koordinasi dengan BPSK

TASIKMALAYA – Untuk melindungi nasabah, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya akan  melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal menerima dan menyelesaikan kasus guna. Hal itu dikatakan Ketua Ojk  Kota Tasikmalata, Edi Ganda kepada wartawan di Tasikmlaya, kemarin.

Read More »

Ini Sikap Aher Saat OJK Mendukung Penerbitan Saham Baru BJB

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat yang mendukung rencana PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menerbitkan kembali saham baru (“right issue”). Aher mengatakan dukungan ini menguatkan rencana pihaknya yang pada 2016 ini sudah melakukan penyertaan modal sebesar Rp 400 miliar ke BJB. “Kalau ‘right issue’ dipandang ...

Read More »

Jawaban Ketua OJK Terkait “Silaturahmi” Timnya Bersama Mabes Polri ke Kantor CSI

CIREBON – Kedatangan Satgas Waspada Invetasi dari Otoriter Jasa Keuangan (OJK) ke kantor pusat PT. Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Pilang, Cirebon, Selasa (24/11/2015), menyisakan pertanyaan. Pasalnya, selain datang secara mendadak, juga dibarengi dengan anggota dari Mabes Polri. Jika sekedar silaturahmi, seperti yang dikatakan Legal PT CSI, Darmaji, mana mungkin kedatangannya membuat panik jajaran direksi perusahaan tersebut. Sementara itu, usai “kunjungannya” ...

Read More »

Ikatan Notaris Indonesia Tolak Pungutan OJK

JAKARTA-  Profesi Notaris setidaknya disebut tiga kali dalam Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beleid Pemerintah ini menjadi payung hukum bagi OJK untuk menyelenggarakan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal. Enam bulan setelah beleid itu terbit OJK mengirimkan surat ‘tagihan’.

Read More »