Tag Archives: dprd kota cirebon

CIREBON – Upaya penanganan banjir di Kota Cirebon kembali mendapat angin segar. Kamis, 10 April 2025, jajaran pimpinan DPRD dan Pemkot Cirebon menggelar audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) untuk mencari solusi konkret atas persoalan banjir yang kian rutin terjadi. Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, menyampaikan bahwa persoalan banjir yang semula bersifat musiman kini menjadi ancaman ...

CIREBON – Forum Komunikasi Guru Ngaji (FKGN) Kota Cirebon menggelar audiensi dan rapat dengar pendapat dengan pimpinan DPRD Kota Cirebon, Rabu (6/3/2025), di Ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua FKGN Kota Cirebon, Dr. Moh Ali Hafid, M.Pd, bersama sekretaris, pengurus perwakilan kecamatan, serta dewan penasihat dan pembina. Sementara dari pihak DPRD, hadir jajaran pimpinan DPRD ...

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) guna mencari solusi atas permasalahan pegawai non-ASN serta kekosongan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Dalam pertemuan tersebut, dua isu utama yang dibahas adalah perlindungan tenaga honorer yang belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar tidak diberhentikan, serta percepatan ...

Fokus Pada 5 Misi Utama CIREBON – Wali Kota Cirebon Effendi Edo, SAP, M.Si. menyampaikan pidato perdananya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, Selasa (4/3/2025), di Griya Sawala, Gedung DPRD Kota Cirebon. Dalam pidatonya, Edo memaparkan visi “Cirebon Setara Berkelanjutan”, yang menekankan kesetaraan dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio, S.E. yang ...

KOTA CIREBON – Ratusan siswa berprestasi SMAN 7 Kota Cirebon gagal masuk jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) akibat kelalaian pihak sekolah. Keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh pihak sekolah disesalkan semua pihak, termasuk bagi orang tua siswa dan DPRD Kota Cirebon. Merespons kejadian tersebut, DPRD Kota Cirebon meminta pihak SMAN 7 Kota Cirebon untuk menyampaikan keterangan ...

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menekankan pentingnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah. Hal itu bertujuan agar penerima manfaat di Kota Cirebon tepat sasaran. Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M Yusuf MPd menilai, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon memiliki peran yang bersentuhan langsung dengan warga. Sehingga, akurasi DTKS sangat menentukan seberapa baik tingkat kesejahteraan ...

CIREBON – Proses perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon menjadi Perseroda masih tertunda. Sebab, masalah pencatatan dan inventarisasi aset belum terselesaikan. Persoalan pencatatan aset berupa bidang tanah masih banyak belum terverifikasi, serta adanya klaim sepihak yang dilakukan pihak ketiga terhadap aset PD Pembangunan. Melihat kondisi itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, ...

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menemukan sejumlah permasalahan yang terjadi di pasar-pasar Kota Cirebon. Salah satunya adalah kian maraknya keberadaan pasar tumpah. Hal itu disampaikan saat rapat kerja komisi II DPRD bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, DKUKMPP Kota Cirebon, Satpol PP, dan Administrasi Umum Setda Kota Cirebon. Ketua Komisi II DPRD ...

CIREBON – Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH mengimbau KPU dan Bawaslu mampu menyamakan persepsi dalam mensukseskan pilkada serentak di Kota Cirebon tahun 2024. Salah satunya yaitu terkait persiapan pilkada 2024 kepada PTPS serta KPPS agar tidak terjadi kesalahpahaman antar petugas di lapangan dengan masyarakat yang hendak menggunakan hak pilihnya. “Hal ini juga bertujuan supaya tidak membingungkan ...

CIREBON – Memasuki triwulan keempat akhir tahun anggaran 2024, Komisi II DPRD mengevaluasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah SKPD. Bahkan, ada beberapa SKPD mitra kerja komisi II yang masih di bawah 50 persen. Beberapa di antaranya yakni DPUTR yang serapam belanja masih di angka 27 persen, Disnaker 16,79 persen, Disdukcapil 33 persen, serta beberapa SKPD lainnya. Ketua Komisi II ...