DPRD Kabupaten Cirebon Terima Aspirasi Petani Tambak Losari

CIREBON – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, bersama sejumlah anggota dewan lainnya, menerima audiensi dari perwakilan petani tambak Kecamatan Losari, dalam sebuah
pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, baru-baru ini. Suasana pertemuan berlangsung dalam nuansa penuh keprihatinan, namun tetap kondusif dan konstruktif.

Dalam audiensi tersebut, para petani menyampaikan berbagai keluhan mendesak, mulai dari persoalan abrasi dan banjir rob yang makin parah, hingga polemik pembebasan lahan oleh pihak pengembang PT. Kings Property Indonesia (KPI) yang dinilai tidak kunjung menemukan kejelasan hukum maupun manfaat nyata bagi masyarakat.
“Abrasi dan rob bukan hanya mengancam tambak kami, tapi juga kehidupan keluarga dan masa depan anak-anak kami,” ujar salah satu perwakilan petani yang hadir dalam pertemuan.

Para petani menegaskan bahwa wilayah tambak yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama, kini berada dalam ancaman serius akibat bencana pesisir yang terus berulang. Kondisi tersebut diperparah dengan belum selesainya proses pembebasan lahan yang dilakukan PT. KPI, yang disebut-sebut tidak transparan, mangkrak, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tuntut DPRD Kawal Proses dan Cegah Konflik
Petani meminta agar DPRD Kabupaten Cirebon mengawal dan mendesak penyelesaian terhadap permasalahan lahan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Mereka juga mendesak agar DPRD memastikan pihak pengembang memenuhi tanggung jawab sosial dan hukum kepada warga terdampak.
“Kami tidak menolak investasi, tapi jangan sampai rakyat jadi korban. Kami hanya minta keadilan dan kepastian,” tegas perwakilan petani lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Raden Hasan Basori menyatakan apresiasi atas keberanian dan kesadaran kolektif petani dalam menyampaikan aspirasi secara langsung kepada lembaga legislatif. Ia menegaskan, DPRD memiliki komitmen kuat untuk membela kepentingan rakyat dan akan segera mengambil langkah tindak lanjut.
“DPRD akan memanggil semua pihak terkait, termasuk perusahaan dan dinas terkait. Tidak boleh ada investasi yang merugikan masyarakat. Kami akan berdiri di depan untuk memastikan kepentingan warga dilindungi,” tegasnya.

Dorongan Solusi Konkret dan Perlindungan Wilayah Pesisir
DPRD Kabupaten Cirebon juga akan mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan kajian teknis dan intervensi lapangan terhadap ancaman abrasi dan rob di pesisir Losari. DPRD menilai perlindungan kawasan pesisir harus menjadi prioritas, mengingat dampaknya yang langsung menyentuh aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal dari langkah-langkah strategis dan konkret untuk menyelesaikan persoalan yang telah lama membebani kehidupan petani tambak.
“Kami ingin perjuangan ini tidak berhenti di ruang ini saja, tapi menjadi awal perubahan nyata di lapangan,” pungkas Hasan Basori. (adv)