DPRD Kabupaten Cirebon Tetapkan Pimpinan Definitif

KAB. CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon telah menetapkan pimpinan definitif periode 2024-2029.

Dalam kesempatan itu, Sophi Zulfia dari Fraksi PDI Perjuangan akhirnya ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

PDI Perjuangan berhasil memperoleh 13 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, dengan suara terbanyak. Secara otomatis ini memberi PDIP  hak untuk menempatkan kadernya sebagai pimpinan dewan.

Tidak sendirian, Sophi Zulfia akan didampingi oleh Hasan Basori dari Fraksi PKB, Teguh Rusiana Merdeka dari Fraksi Golkar, dan Hj. Nana Kencanawati dari Fraksi Gerindra yang masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.

Penetapan pimpinan definitif tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna yang secepat mungkin digelar dan akan dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana. Dalam kesempatan itu Rudiana menyatakan bahwa rapat paripurna ini cukup penting guna mempercepat proses kepemimpinan DPRD yang baru.

“Tugas utama kami kemarin adalah mengusulkan pimpinan definitif. Setelah ini, Surat Keputusan (SK) pelantikan akan diajukan ke Gubernur Jawa Barat,” ujarnya. Jumat, (11/10/2024).

Sementara itu, Sophi Zulfia, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terpilih menekankan pentingnya percepatan pelantikan agar DPRD dapat segera bekerja efektif.

Sophi juga berharap agar SK dari Gubernur Jawa Barat bisa segera diterbitkan.

“Kami berharap proses di tingkat provinsi berjalan lancar, sehingga DPRD bisa langsung menjalankan tugas yang sudah menanti, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Salah satu agenda  yang akan dihadapi pimpinan DPRD baru yaitu memprioritaskan penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang akan menentukan struktur kerja DPRD.

Sophi menekankan, bahwa komunikasi antar fraksi menjadi penentu dalam pembentukan AKD ini.

“Kami akan berdiskusi dengan fraksi-fraksi lain untuk menentukan pimpinan AKD. Ini penting agar proses berjalan lancar,” papar Sophi.

Setelah pelantikan pimpinan definitif, DPRD Kabupaten   akan fokus pada sejumlah agenda krusial, salah satunya adalah pembahasan anggaran tahun fiskal 2025 dan program pembangunan daerah yang sempat terhenti sementara.

 “Setelah pelantikan, kami langsung bekerja untuk menyelesaikan agenda prioritas, terutama terkait anggaran dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (adv)