KAB. CIREBON – Sophi Zulfia ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 oleh DPP PDI Perjuangan. Ini tentunya mencatatkan Sophi dalam sejarah baru sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi Ketua DPRD di Kabupaten Cirebon, yang mencakup 40 kecamatan.
Hal ini menjadi sorotan salah satu tokoh aktifis perempuan di Cirebon, Nyai Hj. Tho’atillah Ja’far yang memberikan pandangannya atas penunjukan tersebut.
Ia menyambut hal ini sebagai langkah kemajuan yang membuktikan bahwa perempuan pun pantas memimpin lembaga legislatif.
Sophi Zulfia berpose dengan aktivis perempuan terkemuka di Cirebon, Ny. Hj. Tho’atillah Jafar (baju warna biru)
“Saya sangat mengapresiasi penunjukan ini. Ini menjadi nilai positif bagi perempuan di Kabupaten Cirebon,” tegasnya saat dimintai tanggapan oleh media, Selasa (1/10/2024).
Sebagai tokoh perempuan terkemuka di Cirebon, Nyai Hj Tho’atillah menegaskan keyakinannya bahwa Sophi Zulfia akan mampu dengan baik menjalankan tugasnya.
Ia juga mempercayai bahwa keputusan yang diambil DPP PDI Perjuangan adalah sudah tepat, tentu melalui pertimbangan matang.
“Saya percaya Sophi Zulfia akan membawa perubahan positif, penunjukan ini tentunya berdasarkan pada pertimbangan yang matang. Sosok seperti beliau adalah terobosan baik untuk Cirebon,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar Sophi fokus juga untuk peduli terhadap isu-isu perempuan, termasuk ibu dan anak, pernikahan dini, serta kenakalan remaja.
“Saya berharap, sebagai Ketua DPRD, Sophi dapat lebih memperhatikan isu-isu perempuan, terutama mengenai ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga kenakalan remaja,” tegas keponakan dari KH Said Agil Siradj ini.
Nyai Tho’atillah juga berharap agar Kabupaten Cirebon bisa semakin maju di bawah kepemimpinan baru ini, serta program-program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya hingga masyarakat paling bawah.
Sementara itu, kader PDIP sekaligus pengamat politik, Kabupaten Cirebon, Ade Riyaman menanggapi penunjukan Sophi Zulfia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sebagai harapan baru untuk menyelesaikan banyak pekerjaan tertunda. Ia menyoroti beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum kelar dan menekankan pentingnya integritas serta kompetensi dalam memilih Ketua DPRD.
“Ada beberapa PR yang belum selesai, dan hal ini erat kaitannya dengan peran dewan. Pucuk pimpinan dewan harus memiliki integritas dan kompetensi untuk menyelesaikan tantangan tersebut,” ungkap Ade , Senin (30/9/2024).
Menurutnya, penetapan ketua dewan harus dilakukan secara serius.
Ia menegaskan bahwa jabatan ini menuntut pertimbangan matang, khususnya dalam hal kompetensi dan integritas.
“Ini bukan ajang coba-coba. Harus ada integritas dan kompetensi yang jelas, baik dari pengalaman maupun komitmen ke depan,” paparnya.
Ade juga mempertanyakan apakah ada uji kompetensi terhadap Sophi Zulfia sebelum penetapannya sebagai Ketua DPRD. Ia khawatir, jika penunjukan ini tidak didasarkan pada kompetensi yang kuat, dapat berdampak buruk terhadap arah politik PDI Perjuangan, khususnya menjelang Pilkada 2024.
“Saya khawatir, penetapan ini bisa mempengaruhi internal partai menjelang Pilkada. Jika tidak didasari kompetensi yang jelas, hal ini bisa melemahkan semangat kader lainnya,” pungkas Ade.
Meskipun demikian, penunjukan Sophi Zulfia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon , dipastikan sudah melalui Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan yang diterbitkan pada 25 September 2024.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Imron, mengkonfirmasi tentang informasi ini.
“Betul, sudah ada Surat Keputusan dari DPP yang menetapkan Saudari Sophi Zulfia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029,” ujar Imron.
Ia berharap Sophi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, berkoordinasi dengan pihak eksekutif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon. (adv)