Komisi IV DPRD Sebut RSUD Arjawinangun Bisa Gulung Tikar, Ini Penyebabnya

CIREBON – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun, selama ini menjadi sorotan masyarakat dimana banyak yang mengeluhkan terutama tentang pelayanannya yang dinilai buruk. Jika ini tidak ditindaklanjuti tak menutup kemungkinan, Rumah Sakit ini akan gulung tikar.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan. Menurutnya, sebagai komisi yang mengurusi bidang kesejahteraan rakyat di DPRD Kab. Cirebon menyesalkan mutu pelayanan di RSUD Arjawinangun yang dinilai tidak ada peningkatan. Penurunan drastis dari kunjungan pasien di rumah sakit milik Pemkab Cirebon angkanya cukup signifikan.

“Jika kondisi ini dibiarkan tanpa perbaikan, RSUD Arjawinangun terancam bangkrut. Selama ini banyak keluhan dari pengunjung rumah sakit terkait pelayanan yang buruk,” ujar Aan, Kamis (1/8/2024).

“Padahal, setiap kali diadakan rapat komisi dengan pihak rumah sakit, Komisi IV selalu mengingatkan pentingnya memaksimalkan pelayanan. Namun, sampai saat ini, terbukti manajemen rumah sakit belum mampu memperbaiki pelayanan,” terangnya.

Aan menuturkan perihal buruknya pelayanan seperti dialami oleh seorang pasien yang harus menjalani operasi dengan bius total. Pasalnya setelah operasi, pasien langsung ditempatkan di ruang perawatan meskipun belum sadar. “Ini sangat berbahaya dan kami tidak tahu prosedurnya seperti apa. Banyak juga pasien dan keluarganya mengeluh tentang pelayanan yang tidak humanis. Pelayanan yang baik dan ramah harusnya diberikan sejak awal,” tutur Aan. Tak berhenti di situ, Kekecewaan Aan ini semakin mendalam, sebab kendatipun RSUD Arjawinangun menyandang status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun manajemen rumah sakit masih belum juga berbenah.

“Jika pelayanan sudah baik, kunjungan pasien akan meningkat, pendapatan rumah sakit akan bertambah, dan kesejahteraan dokter serta pegawai juga akan ikut terdongkrak,” tegasnya. Ia pun mengungkap kabar yang beredar bahwa banyak dokter yang ingin mengundurkan diri karena insentif yang didapat jadi berkurang akibat menurunnya jumlah pasien.

“Pemkab Cirebon tahun ini menyuntikkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk rumah sakit ini. Tapi mana timbal baliknya terkait pelayanan untuk masyarakat?,” Sindir Aan. Anggaran sebesar Rp 15 miliar tersebut dialokasikan untuk dua agenda, yaitu untuk alokasi anggaran untuk penambahan lahan senilai Rp 10 miliar dan alokasi untuk bantuan alat-alat kesehatan (Alkes) sejumlah Rp 5 miliar.

Namun, Aan mempertanyakan manfaat penambahan lahan ketika jumlah angka kunjungan pasien malah terjun bebas. “Jangan sampai anggaran yang diberikan sia-sia. Kunjungan pasien menurun, sedangkan lahan diperluas. Ini untuk apa sebenarnya?” tegas Aan.

Ia juga berharap Pemkab Cirebon secepat mungkin bertindak tegas merombak total manajemen RSUD Arjawinangun, karena menurutnya selama ini penempatan pegawai di rumah sakit ini tidak sesuai dengan bidang keahlian dari keilmuannya.

“Yang bisa memperbaiki manajemen adalah orang yang mengerti manajemen rumah sakit. Namun saat ini, orang di luar basic keilmuan dengan mudah bisa masuk menjadi pegawai RSUD Arjawinangun,” ujarnya.

Aan juga menyoroti kekosongan kursi direktur yang telah mengundurkan diri beberapa saat lalu. “Ini akan semakin kacau jika penggantinya adalah orang yang tidak mengerti manajemen kesehatan. Ingat, di wilayah barat ada beberapa rumah sakit swasta dengan mutu pelayanan yang luar biasa. Jika kondisi ini dibiarkan, RSUD Arjawinangun bisa tutup,” pungkas Aan. (adv)