Pajak Hiburan Naik, Begini Kata Komisi II DPRD Kota Cirebon 

KOTA CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) telah menetapkan besaran pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang ada di wilayahnya. Salah satunya yakni pajak hiburan  yang akan naik 40 persen. Berita kenaikan pajak ini semakin ramai dan viral setelah diulas dalam Podcast Deddy Cobudzier yang mengulas bahwa imbas kenaiakan pajak minimal 40 persen tersebut berakibat pada kenaikan yang di sektor lainnya. 

Terkait hal itu, DPRD Kota Cirebon merespons naiknya batas atas tarif pajak hiburan atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa sebesar 50 persen.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ahmad Syauqy mengatakan, kenaikan pajak tersebut sudah mulai diberlakukan pada bulan Januari namun masih tentatif. 

“Kalau memang ini menjadi kendala buat orang untuk memanfaatkan fasilitas dan apakah ini menjadi penghambat orang jadi tidak berwisata,” katanya, kemarin. Dirinya melanjutkan, kenaikan pajak ini akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, dikarenakan Kota Cirebon bergantung kepada sektor perdagangan dan jasa. 

“Penerapan undang-undang yang merujuk dari undang-undang yang ada diatas, pasti akan berimbas pada pendapatan daerah, artinya akan ada review terkait hal tersebut,” ungkapnya. Ia menuturkan penerapan kenaikan pajak ini akan kembali direview dan dikaji kembali di daerah.

“Jangan sampai nanti ketika tarif pajaknya tinggi menjadi celah untuk para pengusaha tidak membayar pajak, jangan sampai itu yang terjadi,” tuturnya. Syauqy menyampaikan, bagi pengusaha yang keberatan dapat menyampaikan kepada pemerintah kota yang menjadi sub koordinasi. “Kalaupun memang masyarakat Kota Cirebon merasa keberatan ini menjadi bahan evaluasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (red/adv)