JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus politikus NasDem, Syahrul Yasin Limpo, dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian.
Terkait hal itu, NasDem menegaskan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait status hukum Syahrul tersebut. “Kita tunggu informasi resmi dari KPK dahulu bahwa Mentan tsk,” kata Bendahara Umum (Bendum) NasDem Ahmad Sahroni kepada wartawan, Jumat (29/9/2023).
Saat ditanya apakah NasDem bersiap kursi menteri NasDem itu di-reshuffle apabila Syahrul ditetapkan tersangka, Sahroni tak berkomentar banyak. Dia mengaku tak membaca ada skenario apa pun di balik proses penyidikan KPK yang menyeret Kementan itu. “Nggak ada skenario apa pun, nih,” katanya.
KPK: Sudah Ada Tersangka
Kabar Mentan Syahrul Yasin Limpo ditetapkan menjadi tersangka sebelumnya dibenarkan oleh sumber di kalangan internal KPK. “Iya (Mentan tersangka),” kata sumber tersebut.
KPK telah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. KPK mengatakan sudah menemukan alat bukti permulaan untuk naik ke proses penyidikan.
“Sehingga di awal tahun 2023 tim penyelidik KPK melakukan penyelidikan dan, berdasarkan kecukupan alat bukti, ekspose yang dihadiri pejabat struktural KPK kemudian disimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga naik proses penyidikan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jumat (29/9/2023).
Ali mengatakan KPK juga telah menetapkan adanya tersangka dari korupsi di Kementan. Namun KPK belum mengumumkan sosok tersangka dimaksud.
“Ketika naik proses penyidik, kami pastikan telah menetapkan pihak sebagai tersangka. Namun identitas tersangka akan kami sampaikan ketika penyidikan ini cukup,” ujar Ali.
Sebelumnya diberitakan, KPK telah menggeledah rumah dinas Mentan dan ruang kerja Mentan di Kantor Kementan. Dari rumah dinas Mentan, KPK menemukan uang hingga puluhan miliar Rupiah dan 12 senjata api.
Tepis Unsur Politis
KPK menyebut penyelidikan dugaan korupsi di Kementan ini sudah dimulai sejak lama. Kasus ini dilaporkan masyarakat pada 2022. KPK menepis anggapan kasus ini politis.
“Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semua, bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan, tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang ya, apa yang menjadi alat buktinya,” kata Ali. (red/dbs)