Internet Desa Lemot, Komisi I DPRD Kab Cirebon Angkat Bicara

CIREBON – Jaringan internet Astinet desa yang lambat menimbulkan keresahan aparat desa di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, pelaporan kegiatan, program dan keuangan desa yang harus dilakukan secara online, terkendala akibat lambatnya jaringan internet. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, Kamis (30/6/2022).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwani Indriyaty, mengatakan, jaringan internet yang digunakan desa-desa kerap mengalami kendala. Padahal, dengan internet mereka menginginkan sebaliknya, yakni adanya kemudahan dalam setiap pelaporan yang berbasis online. “Mereka mengalami kendala terkait jaringan internet Astinet desa,” kata Diah.

Diah menilai, program yang dianggarkan melalui keuangan daerah tersebut, hasilnya belum maksimal. Karena, keberadaan internet desa justru malah menghambat. Kondisi tersebut, menurut Diah, membuat aparat desa merasa terbebani karena harus mengeluarkan biaya sendiri untuk alokasi kuota internet. “Mungkin penganggarannya akan berbeda ketika diserahkan langsung ke desa, bisa lebih efektif. Desa bisa berbuat lebih greget lagi. Asalkan akses internetnya itu diberikan kemudahan,” ujar Diah. 

Namun yang terjadi saat ini, kata Diah, kecepatan internetnya lemah sekali karena penggunaannya dibatasi hanya 2 Mbps, sehingga menjadi lelet atau lambat. “Apa yang diharapkan dari kecepatan 2 Mbps. Padahal, desa ini sudah diwajibkan untuk pelaporannya itu harus online,” terangnya.

Padahal, lanjut Diah, di era sekarang semua dituntut serba cepat sehingga membutuhkan dukungan penunjang yang memadai. Ia menyebut, program Siskeudes yakni aplikasi Sistem Keuangan Desa yang sudah digulirkan BPKP itu, awalnya sebagai langkah untuk mempermudah pelaporan. Sayangnya, program yang dikeluarkan tersebut tidak dibarengi dengan infrastruktur yang memadai. 

“Untuk login saja sangat susah. Diskominfo sendiri sampai kesusahan untuk memberikan kemudahan-kemudahan karena itu kewenangan dari BPKP,” jelasnya. Politisi Partai Golkar itu mengatakan, jaringan tersebut tidak bisa terakses oleh desa-desa se-Kabupaten Cirebon, hanya bisa bisa oleh 20 desa saja. “Jangankan untuk skala desa sekabupaten, untuk tiga kecamatan saja lemot,” ujarnya.

Ia mengakui, program tersebut sebenarnya sangat positif sesuai dengan perkembangan zaman. Karena dari program Siskeudes itu berlanjut ke aplikasi Siswaskeudes, yakni aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

“Tapi nyatanya jaringannya saja belum maksimal. Makanya kami Komisi I merekomendasikan, bagaimana agar aplikasi itu bisa memberikan kemudahan. Memang ada alternatif yang ditawarkan dari aplikasi web ke aplikasi dekstop. Tapi itu, nanti malah dobel kerjaan lagi. Kita minta agar sarana penunjangnya diperbaiki dan kecepatan aksesnya ditambah,” pungkasnya. (red)