CIREBON – Kondisi infrastruktur di Kab Cirebon banyak yang memprihatinkan. Keadaan ini diperparah dengan sedikitnya anggaran yang digulirkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Hal ini seperti disampaikan Hermanto, Ketua Komisi III DPRD Kab Cirebon.
Pihaknya mengkhawatirkan sedikitnya nilai anggaran pembangunan di tahun ini dan tahun depan (2023) yang hanya sebesar Rp 3 miliar saja. Dengan anggaran seminim itu, PR (pekerjaan rumah) pembangunan infrastruktur jelas akan makin menumpuk lagi. Tentu hal ini akan berdampak besar dengan tidak adanya alokasi anggaran.
Dari serangkaian item infrastruktur yang ada, kerusakan jalan menjadi persoalan yang paling kentara dalam sektor pembangunan infrastruktur. Terlebih jalan merupakan sarana penting untuk menghubungkan antar wilayah dan mempermudah akses masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto menjelaskan optimalisasi pembangunan akan dilakukan di tahun ini meski anggaran yang tersedia juga dianggap kurang maksimal untuk merampungkan seluruh persoalan infrastruktur.
“Yang lebih saya takutkan itu tahun depan, anggarannya lebih sedikit. Kemarin saya dapat info katanya Dinas PU Kab Cirebon hanya bisa menganggarkan Rp 3 miliar saja. Mau tidak mau harus kita prioritaskan karena anggarannya hanya ada segitu,” ungkap Hermanto.
Dinas PUPR Kab Cirebon diprediksi akan kewalahan karena alokasi anggaran dari daerah yang sangat minim ditengah kebutuhan perbaikan infrastruktur terutama jalan yang sangat mendesak. Di lain sisi lain, komisi III juga meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Cerbon tetap menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas program di setiap tahun anggarannya. (jay/red)