AKSI pelaku pinjaman online atau pinjol ilegal dinilai kian meresahkan masyarakat. Terkait hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengatakan, bahkan meminta masyarakat yang sudah terlanjur meminjam ke pinjol ilegal untuk berhenti membayar cicilan meski ditagih sekalipun.
Menurut Mahfud MD, para pelaku pinjol ilegal tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen.
Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI OJK), Tongam Lumban Tobing, menegaskan bahwa pihaknya mendukung pernyataan yang disampaikan Mahfud MD terkait penolakan membayar cicilan utang kepada pinjol ilegal.
“Bahwa statement (pernyataan) Pak Menteri (Mahfud MD) bahwa masyarakat tidak usah membayar (cicilan utang plus bunga) juga merupakan bagian dari pemberantasan pinjol ilegal,” kata Tongam dikutip dari siaran Live Streaming Kompas TV, Kamis (21/10/2021).
Ia bilang, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD tersebut akan berdampak sangat luas di masyarakat, terutama mereka yang sudah terlanjur berutang pada pinjol ilegal.
Menurutnya, operasional pinjol ilegal sangat bergantung pada perputaran uang yang dipinjamkan ke masyarakat. Dengan penolakan masyarat membayar cicilan, maka akan menekan keuangan perusahaan pinjol ilegal.
“Bahwa dampak semakin berkurangnya pinjol ilegal karena ada asumsi dari masyarakat bahwa meminjam di sana nggak usah bayar. Jadi ini salah satu cara efektif,” jelas Tongam.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, meminta masyarakat yang menjadi debitur pinjaman online atau pinjol ilegal tak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya.
Kepada masyarakat yang masih menunggak utang ke pinjol ilegal, ia meminta nasabah lebih baik melaporkan ke polisi apabila merasa ditagih. (red)