Pansus II DPRD Kab Cirebon Kunjungi Puskesmas Beber. Perlukah SOTK Baru?!

CIREBON – Tim Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kab Cirebon melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Puskesmas Beber, Kab Cirebon, Selasa (21/7/2020). Adapun substansi kunjungan tersebut yakni untuk mengevaluasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Puskesmas yang menaungi bidang kesehatan, apakah sudah efektif atau belum mengingat DPRD kini tengah merancang Raperda tentang SOTK. Demikian disampaikan Ketua Pansus II, H. Junaedi S.T dalam wawancara khusus dengan Tim JP usai kunker.

“Substansi kunjungan ini untuk mengevaluasi SOTK kelembagaan perangkat daerah yang sedang berjalan, apakah efektif atau belum. Mengignat dinamika sekarang semakin berkembang dan regulasi ada yang baru juga. Selain itu, struktur kelembagaan perlu diketahui oleh SOTK dibawahnya juga,” ungkap Ketua Pansus. Ia memaparkan, dari paparan pihak puskesmas ditemukan fakta bahwa ada beban kerja yang cukup besar yang mana di Puskesmas Beber hanya ada 4 unit kerja. “Dan kami lihat di atas (pemerintah Pusat-red) juga sudah menangkap betul melalui Permenkes Nomor 43 tahun 2019, terkait beban kerja dengan struktur yang ada ini,” terangnya.

Ditanya selain di Puskesmas Beber, apakah Pansus II juga akan melakukan kunjungan ke puskesmas lain di wilayah timur Cirebon misalnya ke Puskesmas Cibogo yang juga meraih akreditasi paripurna dari Kemenkes, ia menjawab hal itu tergantung situasi dan kondisi.

“Nanti kita lihat sikon dulu, mengingat skejul kami perbulannya dibatasi. Jika memang diperlukan, bulan depan nanti kita komparasi dengan puskesmas di wilayah timur,” terangnya. Adapun soal target, selesainya raperda SOTK ini diprediksi akan molor dari jadwal, mengingat adanya agenda dan bahasan lainnya.

“Target kami awalnya selesai akhir bulan ini, tapi tampaknya perlu ada tambahan waktu karena jadwalnya tidak melulu membahas masalah ini (SOTK-red),” pungkas Junaedi sambil menyebutkan bahwa Pansus II SOTK ini beranggotakan 11 orang wakil rayat.

Sementara itu, Jaendi selaku Kepala Tata Usaha (TU) menyabut baik adanya kunjungan dari para wakil rakyat itu. “Sebuah kerhormatan bagi kami, pansus II Raperda SOTK berkunjung ke sini. Jadi kunjungan mereka itu ingin tahu respon dari kami terhadap SOTK yang ada. Apa perlu usulan tambahan struktur baru atau sudah cukup, apakah SDM di puskesmas itu sudah memadai atau belum,” katanya.

Mewakili Kepala Puskesmas Beber yang saat itu sedang rapat di Dinkes Kab Cirebon, Jaendi kembali menjelaskan bahwa beban kerja di Puskesmas Beber tidak overload. Sehingga menurut pihaknya untuk saat ini tidak diperlukan pembentukan SOTK baru. “Beban kerja tidak terlalu overload. Karena setiap programer sudah memegang tupoksi masing-masing, dan bila mana dianggap perlu bantuan tenaga atau bantuan lain biasanya berkoordinasi dengan kepegawaian atau tata usaha agar semua program kerja berjalan dengan baik. Jadi sepertinya tidak (perlu tambahan SOTK). Karena SOTK untuk struktur Puskesmas sudah ada pedomannya pada Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, disitu memuat tupoksi struktur dan kewenangan segala hal, dikuatkan juga dalam Perbup dan Keputusan Kepala Dinas,” terangnya.

Ia juga merinci bahwa di Puskesmas Beber ada 6 SOTK (bukan 4) seperti yang disampaikan Ketua Pansus II Raperda SOTK. “Kita ada 6 PJ (penanggung jawab) yaitu PJ Tata Usaha (TU), PJ UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) Esensial, UKM Pengembangan, UKP (Upaya Kesehatan Perorangan), PJ Jejaring dan PJ Mutu,” pungkasnya sambil menegaskan jika ada keluhan soal pelayanan pasien bisa menyampaikannya lewat kotak saran atau hotline khusus yang terpampang. “Ada juga alat khusus (komputer) sehingga pasien bisa menyampaikan langsung keluhannya untuk kita jaidkan evaluasi,” tegasnya. (jay/wul)