CIREBON – Pemerintah Desa Gembongan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon hari ini, Kamis (4/6/2020) menggelar pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanggulangan virus covid 19 dari Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2020. Sebelum pembagian, pemdes setempat juga sudah merapatkannya dengan para pihak terkait dengan dihadiri pula oleh Ketua RT dan RW setempat.
Demikian disampaikan Kuwu Gembongan, Carlim kepada Jabar Publisher Kamis (4/6/2020). Ia merinci, jumlah KK yang ada di desanya sebanyak 1.636 KK dengan rincian penerima bantuan sebagai berikut:
“Pembagian BLT dari DD ada sebanyak 164 KK. Anggaran BLT tersebut dari DD Tahap 1 tahun 2020 sebesar 15 persen. Sedangkan bantuan dari BPNT dan PKH sebanyak 249 KK, bantuan dari Provinsi 229 KK dan dari BST sebanyak 80 KK,” ungkapnya.
Carlim menjelaskan, di desanya ada sejumlah bantuan terkait penanggulangan covid 19 yang sumber anggarannya berbeda-beda seperti dari Pemerintah Pusat, Kamensos RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan dari Dana Desa, sehingga diharapkan bantuan-bantuan pemerintah tersebut bisa meringankan beban masyarakat Gembongan.
“Alhamdulillah, bantuan BLT dari Kamensos, Pemprov Jabar, Dana Desa sudah kami serahkan semuanya dan disambut baik masyarakat. Semoga bantuan dari pemerintah ini bisa memberikan manfaat yang maksimal, terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini,” Carlim.
Sebagaimana diketahui, anggaran dana desa se-Kabupaten Cirebon sudah cair sejak akhir Mei 2020 lalu. Dana itu, kini sudah diterima oleh seluruh desa di Kabupaten Cirebon. Meskipun, pencairannya baru 15 persen dari total anggaran.
Hal itu ditegaskan Bupati Cirebon, H. Imron Rosyadi, Rabu (27/5/2020) lalu. Kata dia, semua desa di wilayahnya sudah mendapatkan pencairan tersebut. Anggarannya, kata dia, untuk membantu KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
“Setiap desa menerima dananya berbeda-beda. Semuanya akan disalurkan untuk semua KPM di masing-masing desa,” ujar Bupati Imron.
Nantinya, kata dia, setiap KPM akan mendapatkan bantuan uang tunai yang diberikan oleh setiap desa dari anggaran dana desa. “Untuk jumlah KK itu hanya masing-masing desa yang mengetahui. Itu pun sesuai dengan hasil verifikasi perangkat desa. Saya harap pembagian bisa merata dan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan,” harap Bupati. (crd)