DD Cair 15%: Desa Kudumulya Alokasikan untuk Bansos 167 KK

CIREBON – Dana Desa (DD) di Kabupaten Cirebon sudah cair. Namun, pencairan baru 15 persen, dan diperuntukan bagi penanggulangan covid-19/bansos warga terdampak. Lantas, bagaimana pelaksanaan penggunaan anggaran DD yang baru 15 persen ini? Berjalan dengan baikkah?

Pejabat Kepala Desa (Kuwu) Kudumulya, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Winadi, mengaku, anggaran DD yang baru cair dan diterima desanya itu akan digunakan untuk bantuan sosial terdampak covid pada warganya yang belum tercover oleh pemerintah pusat dan provinsi.

“Total di desa ini ada 1.350 KK (kepala keluarga). Dari jumlah itu, beberapa diantaranya sudah tercover pemerintah pusat dan provinsi (bansos),” ujar Winadi, saat ditemui jabarpublisher, Kamis (28/5/2020).

Untuk anggaran DD yang baru cair 15 persen ini, kata dia, akan dialokasikan untuk 167 KK terdampak corona, yang belum tercover oleh bantuan pemerintah dan provinsi.

Warga terdampak covid-19 yang tercover bansos pemerintah pusat dan provinsi di desanya, kata dia, sebanyak 681 KK. Terbagi atas, 215 KK dari BPNT, 226 KK dari PKH, 118 KK dari Kemensos dan 122 KK dari Pemprov. 

“Sisanya yang belum tercover, masih ada 450 KK,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, anggaran dana desa se-Kabupaten Cirebon sudah cair. Dana itu, bahkan sudah diterima oleh seluruh desa di kabupaten tersebut. Meskipun, pencairannya baru 15 persen dari total anggaran.

Hal itu ditegaskan Bupati Cirebon, H. Imron Rosyidi, Rabu (27/5/2020). Kata dia, semua desa di wilayahnya sudah mendapatkan pencairan tersebut. Anggarannya, kata dia, untuk membantu KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

“Setiap desa menerima dananya berbeda-beda. Semuanya akan disalurkan untuk semua KPM di masing-masing desa,” ujar Bupati Imron Rosyadi.

Nantinya, kata dia, setiap KPM akan mendapatkan bantuan uang tunai yang diberikan oleh setiap desa dari anggaran dana desa, sebesar Rp 600 ribu per KK.

“Untuk jumlah KK itu hanya masing-masing desa yang mengetahui. Itu pun sesuai dengan hasil verifikasi perangkat desa. Sayay harap pembagian bisa merata dan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan,” ucapnya.

Sementara bantuan dari Pemkab Cirebon, jelas Imron, diberikan dalam bentuk beras. Awalnya, lanjut Imron, Pemkab menganggarkan bantuan sebesar Rp 25 miliar. Namun setelah dihitung, bantuan membengkak menjadi sekitar Rp 31 miliar lebih.

“Hitungannya, setiap KK mendapatkan 15 kg beras selama tiga bulan. Harga beras per kg sebesar Rp12 ribu diperuntukan bagi 46.848 KK. Sementara, yang mengantarkan beras tersebut memakai jasa angkutan ojek online dengan ongkos Rp30 ribu per sekali antar. Jadi sudah fix semua bantuan yang diberikan Pemkab berupa beras. Alasannya sesuai dengan permintaan kebanyakan masyarakat. Beras kan tahan lama juga,” kata Imron. (crd)