Pemilihan Wabup Bekasi Diwarnai Chaos Kelompok Massa

BEKASI – Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 diwarnai aksi ricuh. Kelompok masyarakat beserta sejumlah mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan gerbang Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/03/2020).

Dalam aksinya, mereka mengecam pemilihan Wakil Bupati Bekasi yang dinilai tidak sesuai aturan. Lebih dari itu, pemilihan orang nomor dua di Kabupaten Bekasi itupun terkesan dipaksakan.

“Kami menilai Panitia Pemilihan Wabup Bekasi hanya seperti bermain politik dagang sapi. Ada upaya praktik jual beli jabatan untuk kepentingan golongan saja,” kata Ketua BEM FT Universitas Pelita Bangsa, Fakhri Pengestu, di sela-sela aksi.

Aksi unjuk rasa yang diawali dengan orasi dari berbagai kelompok ini digelar bersamaan dengan dilaksanakannya pemilihan Wakil Bupati Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam aksinya, mereka menolak pemilihan dilanjutkan. Kemudian aksi tersebut menjadi memanas tatkala pemilihan tetap berlangsung.

Ratusan massa ini pun berusaha merangsek masuk ke dalam Komplek Pemkab Bekasi guna menuju Gedung DPRD. Namun, upaya ini dihalau aparat dari Kepolisian Metro Bekasi.

Massa yang tidak terima dihadang itu pun terus mencoba masuk hingga kontak fisik tidak terhindarkan. Aksi pun sempat diwarnai saling lempar batu. Bahkan, salah satu wartawan stasiun TV swasta saat meliput terkena lemparan batu dan mengenai kaki kirinya, sehingga harus dilakukan penanganan medis.

Massa pun dapat dikendalikan setelah polisi melepaskan tembakan water canon serta gas air mata.

“Kami muak sebetulnya melihat kelakuan elit politik di Bekasi, seperti politik dagang saja. Saling sikut dan bermanuver untuk memperebutkan kekuasaan Wakil Bupati. Kami paham, bahwa di politik, tidak ada makan siang gratis. Tapi panlih terburu-buru ada apa? Dan Bupati belum menyerahkan Rekomendasi ada apa?” ucap Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi, Rahmat Gunasin (Boksu).

Dia menilai, terdapat praktik uang yang melibatkan banyak nama di balik pemilihan Wakil Bupati ini. Dugaan itu timbul lantaran pemilihan yang telah nyata tidak sesuai aturan tetap digelar.

“Karena secara aturan saja ini sudah inkonstitusional. Banyak aturan yang dilanggar pemilihan tetap digelar. Pertanyaannya, ada apa kok melewati regulasi yang ada,” katanya.

Diketahui sebelumnya, pemilihan Wabup Bekasi ini menuai polemik sejak beberapa waktu terakhir. Sejumlah pihak menilai pemilihan itu penuh kontroversi lantaran para partai koalisi belum bersepakat menentukan calon.

Namun demikian, di saat pertentangan terus mengalir, Panlih keukeuh menggelar pemilihan melalui melalui sistem pencoblosan pada rapat paripurna yang digelar, Rabu (18/03/2020).

Pemilihan itu pun terkesan hambar karena hanya dihadiri oleh 40 anggota dewan dan satu calon saja, yakni Akhmad Marjuki. Sedangkan calon lainnya, Titi Nurcholifah Yasin tidak hadir. (Jar)