CIREBON – Pejabat-pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti assesment (penilaian) dan open bidding (seleksi terbuka) untuk mengisi kekosongan jabatan sebanyak sembilan kursi di Pemkab Cirebon meradang alias kesal dan geram. Mereka menganggap bahwa pengabdiannya di masa lampau seperti tidak dihargai. Hal ini seperti disampaikan salah seorang pejabat eselon yang menjadi sumber JP, Kamis (12/12/2019). Santer tersiar kabar, usai pengumuman assesment nanti, Bupati Cirebon Imron Rosyadi bakal menggelar mutasi dan rotasi jabatan.
“Dari tahun 90 an dan selama belasan tahun saya mengabdi di institusi tersebut, saya menggeluti betul bidang saya dan saya mengalami betapa sengsaranya jadi petugas di lapangan, tapi saya tidak lolos,” keluhnya. Sumber juga menegaskan, meski dinyatakan tidak lulus seleksi, Ia mengaku legowo karena mana tahu yang lolos seleksi tersebut adalah memang orang-orang terbaik diantara para peserta open bidding lainnya.
“Ya barangkali tim menilai yang lolos tiga besar itu yang paling baik. Tapi kalau terbukti ada yang main uang, saat memimpin nanti tidak bisa kerja, saya sikat! agar membuat efek jera dan open bidding ini akan saya kawal betul, karena saya ingin Kabupaten Cirebon lebih maju. Kalau memang saya tidak pantas memimpin birokrasi, saya legowo. Saya berharap yang masuk tiga besar itu bisa membawa kemajuan Cirebon,” tegasnya sambil menyebutkan beberapa pejabat lainnya yang siap vokal untuk memberikan statment.
Sedangkan ditanya soal pernyataan bupati bahwa pelaksanaan open bidding ini sudah lepas dari bayang-bayang Eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Ia mengaku tidak tahu. “Kalau soal itu saya gak tahu, karena saya gak terlalu memperhatikan,” ucapnya ragu dengan menurunkan nada bicara.
Sementara itu, keluhan lain datang dari bidang pendidikan khususnya terkait rencana mutasi sejumlah kepala sekolah yang ada di Kab Cirebon. Salah seorang sumber JP justru meyayangkan adanya oknum timses pasangan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Sunjaya – Imron yang hingga kini masih kasak kusuk mengatur bupati untuk memindahkan kepala sekolah.
“Media jangan hanya mengulas soal dugaan keterlibatan pak Sunjaya dalam mutasi jabatan saja, tapi pastikan juga bahwa birokrasi di Cirebon ini bersih dari orang-orang dekat pak Imron, bekas timses yang kasak kusuk so berkuasa bisa mengatur bupati. Karena jujur, kami resah dengan adanya oknum-oknum yang mengancam akan memindah-mindahkan kepala sekolah atau guru hanya dengan dasar like and dislike. Mutasi memang hal yang wajar, tapi dasarnya harus objektif, berbasis kinerja, bukan hanya atas bisikan timses,” terang sumber.
Diberitakan JP sebelumnya, Bupati Cirebon, H. Imron Rosyadi M.Ag menegaskan bahwa pelaksanaan asesmen (penilaian) dan open bidding (seleksi terbuka) untuk pengisian jabatan pimpinan utama di Pemkab Cirebon bersih dari campur tangan dan intervensi Bupati Cirebon sebelumnya Sunjaya Purwadisastra. Sebagaimana diketahui, Sunjaya kini sedang berada dalam bui pasca vonis pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung terkait kasus suap yang diusut KPK.
Demikian disampaikan Bupati kepada Jabar Publisher saat menghadiri acara Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kecamatan Ciledug, Selasa (10/12/2019). “Rotasi sekarang lagi proses sedang tahap eselon II. Gak ada (intervensi). Kita kan pake tim. Tim dari Gedung Sate, psikolog dari Quantum dan pendampingan dari KPK. Silahkan, tes itu terbuka,” ungkap Imron.
Ia juga mencoba bersikap independen dengan tidak terlalu terlibat secara teknis dalam proses open bidding tersebut. “Pembukaan saja saya gak ikut, penutupan gak ikut, paling kita silaturahim nongol kepada panitia,” tegas Imron.
Sebagaimana diketahui, saat ini ada sembilan jabatan eselon dua di Pemkab Cirebon yang mengalami kekosongan, sehingga diikutsertakan open bidding. Kesembilan jabatan tersebut yakni Staf Ahli, Asisten Pemerintahan, Sekretariat Dewan, Kepala Kepala Dinsos, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala DMPD, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Koperasi dan Dinas PPKB3A. (tim/jp)