“Tronton” Sering Makan Korban, Warga Gelar Aksi Demo

BEKASI – Lantaran seringnya jatuh korban jiwa dalam kecelakaan yang baru-baru ini terjadi, akibat maraknya kendaraan truk bermuatan tanah melintas di wilayah Babelan. Sejumlah warga Kecamatan Babelan yang tergabung dalam gabungan Karang Taruna Tiga Desa di wilayah Babelan, melakukan aksi unjuk rasa di wilayah Babelan.

Unjuk rasa yang dilakukan pada Senin 23/9/2019 demi menuntut hak keselamatan para warga dan pengguna jalan di wilayah Babelan, karena banyaknya kendaraan truk tronton bermuatan tanah yang sudah berkali kali memakan korban jiwa di jalanan.

Kami menuntut para pengembang dan perusahaan pengurugan tanah, mentaati peraturan serta membatasi waktu lintasan kendaran truk tanah.

Seperti yang dikatakan Ketua Karang Taruna Desa Babelan Kota, Hendra kepada jabarpublisher.com menyesalkan adanya pembiaran terhadap lintasan kendaraan berat di wilayah Babelan.

Hal itu terbukti sejak tahun 2016 hingga saat ini, truk bermuatan tanah merah yang melakukan pengurugan melintas tidak kenal waktu. Bahkan saat jam kerja pun truk tetap melintas.

“Ini seperti ada pembiaran dari sejumlah oknum, bukan hanya dampak jalan yang menjadi rusak, sejumlah warga pun menjadi korban hingga meninggal dunia akibat truk yang melintas begitu banyak dan tak kenal waktu,” ujar Hendra.

Gabungan Karang Taruna dari tiga desa itu mempertanyakan kinerja para pemangku kebijakan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, mengapa hal ini dibiarkan terus menerus.

“Apakah terkait lintasan truk yang bermuatan tanah tersebut sudah mengantongi dokumen perizinan Amdal Lalinnya, atau belum,” ucap Hendra.

Dirinya mengatakan, jika dilihat dari kapasitas kekuatan beton jalan yang ada di wilayah Babelan, beton tergolong kelas 3, tonase beban tidak lebih dari 15 ton, namun kendaraan truk tanah diprediksi melebihi 30 ton.

“Ini sudah diluar batas kekuatan beton jalan di wilayah Babelan, kami hanya menuntut hak dan keadilan atas keselamatan para pengguna jalan,” pungkasnya.

Dirinya menambahkan jika tuntutannya ini tidak diindahkan oleh para pemangku kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, serta para pengembang perumahan mereka akan terus melakukan aksi-aksi yang lebih besar. (Fal)