Pembina Rimbawana UPI Bedah Citarum & Penegakan UU Lingkungan

BANDUNG – Topik lingkungan selalu menjadi tema yang menarik untuk dibahas. Tak terkecuali pembahasan tentang program Citarum Harum yang hingga kini terus digalakan. Dalam kunjungan Tim Jabar Publisher ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Cibiru, Pembina UKM Rimbawana, Dr. H. Dede Margo Irianto, M.Pd. mencoba menyampaikan buah fikirannya tentang penegakan UU Lingkungan Hidup, termasuk menyikapi masalah lingkungan yang terjadi di DAS Citarum.

“Kami dari Rimbawana memandang masalah Citarum ini sebagai sesuatu yang harus diselesaikan secara komperhensif dengan melibatkan semua unsur terkait. Sangat diperlukan komitmen semua pihak untuk melaksanakan program Citarum Harum ini,” ungkapnya, Rabu (18/9/2019).

Dede, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur UPI Kampus Cibiru ini menjelaskan, dalam dialognya dengan beberapa Dansektor (Komandan Sektor) juga dari pantauannya langsung, komitmen untuk mewujudkan Citarum Harum ini belum sepenuhnya dilakukan oleh semua pihak.

“Dalam penerapannya, memang sering terjadi kucing-kucingan, karena ada pihak-pihak yang sedikit dirugikan. Misal, yang dulunya ada pemasukan, sekarang menjadi tidak ada pemasukan. Sementara yang muncul ke permukaan itu hanya sedikit, sedangkan yang didalam seringkali tidak muncul, jadi fenomena air sungai yang bercampur dengan air limbah itu masih terjadi. Jadi sekali lagi, perlu komitmen total untuk mensukseskan Citarum Harum ini,” terangnya.

Rimbawana UPI Kampus Cibiru sendiri, lanjut Dede, selalu berperan aktif dalam memberikan edukasi, terutama kepada masyarakat sekitar dan peserta didik (mahasiswa). “Keterlibatan Rimbawana yakni kepada hal-hal yang sifatnya edukasi lingkungan, karena garapan kami adalah bidang pendidikan. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan mahasiswa yakni bagaimana berprilaku lingkungan yang baik, beretika lingkungan, mencintai alam, dan memberikan cara berinteraksi agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan. Karena kalau melakukan hal yang sifatnya langsung, kami tidak memiliki wewenang dan otoritas. Dan dalam tujuh tahun terakhir UPI Kampus Cibiru selalu diminta untuk dilibatkan,” ulas Pak Haji, sapaan akrab Dede Margo Irianto.

Kepentingan Ekonomis Kalahkan Ekologis?

Lalu bagaimana upaya penegakan hukum terhadap para penjahat lingkungan, apakah sudah tegas? Menyikapi hal itu, Dede kembali menjawabnya lugas. “Saya melihat ada upaya untuk tegas, tapi dalam implementasinya masih bersifat tarik ulur, antara penerapan UU Lingkungan dengan kepentingan ekonomi. Meski tak dipungkiri, untuk Citarum sendiri secara fisik sudah nampak perubahannya ke arah yang lebih baik,” tandasnya.

Ia mencontohkan, adanya pelanggaran yang terjadi di sebuah pabrik yang memiliki ribuan karyawan. Sehingga ketika pabrik itu ditindak, dan dibekukan izin operasinya, maka akan memicu masalah ekonomi yakni terjadinya PHK ribuan karyawan. Sehingga ditempuhlah upaya win-win solution agar masalah ekonomi, yakni warga yang terancam kehilangan nafkah tersebut tidak sampai terjadi.

“Ketika diberlakukan, tapi ternyata timbul gangguan, pada akhirnya kepentingan ekologis kalah dengan kepentingan ekonomis. Padahal kepentingan ekonomis adalah kepentingan sesaat, kepentingan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kepentingan ekologis sifatnya lebih luas dan berjangka panjang,” terang Dede.

Sementara itu, upaya lainnya yang dilakukan Rimbawana UPI Kampus Cibiru dalam hal mencintai lingkungan adalah dengan menggelar seminar bertaraf nasional rutin setiap tahun. Agenda akbar tersbut biasanya melibatkan keynot speaker dari akademisi, birokrasi, prodi pendidikan lingkungan, praktisi lingkungan dan individu-individu pecinta lingkungan. (jay)