Caleg Golkar Sebut Ada Kasus Jual Beli Jabatan Setelah Borok Meikarta Terbongkar

JAKARTA – Amin Fauzi, Caleg Golkar Dapil 7 Jabar dari Bekasi mengatakan, kasus gratifikasi dan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, sudah tidak bisa lagi ditutupi.
“Kasus yang mendera Pemerintahan Kabupaten Bekasi dengan gratifikasi Meikarta, akan menjalar terhadap kasus suap lainnya yang ada selama kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin,” ucap Amin, usai adakan pertemuan dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (15/05/2019).

Selain itu, KPK bakal menuntaskan kasus yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan cara satu-persatu. Beberapa bocoran, seperti mutasi jabatan di kalangan birokrat Apatur Sipil Negara (ASN) dan sebagainya.

“Nih bocoran yah, terkait mutasi jabatan nanti Meikarta selesai bakal masuk yang berkaitan dengan jual beli jabatan,” katanya.

Sebab, lanjut Amin, ada beberapa pengakuan yang ia lihat dan dengar langsung penerimaan uang di sekitar kenaikan pangkat, jabatan mutasi. “Ini hampir semua merata dan angkanya cukup signifikan,” bebernya.

Amin juga mengungkap persoalan Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin (NHY) yang diduga meminta pungutan terhadap proyek infrastruktur yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Pasca itu akan masuk lagi persoalan proyek infrastruktur, bagaimana kita sudah melihat apa yang terjadi di Dinas ini. Ada pungutan seorang Bupati tentang persentase di semua dinas ini akan dubahas juga nantinya,” pungkas Amin. (fjr)