Kelelahan, 12 Petugas KPPS Di Jabar Meninggal Dunia. Masih Tega Nyunat Hak Mereka?

BANDUNG – Sebanyak 12 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jawa Barat meninggal dunia. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Alimubarok mengatakan, terlalu lamanya waktu penghitungan jadi sebab utama kejadian naas itu.

Rifqi menjelaskan, para petugas KPPS kelelahan lantaran rata-rata penghitungan suara baru selesai pukul 05.00 pagi. Apalagi para petugas sebelumnya mesti begadang untuk menyiapkan TPS dan logistik.

“Berdasarkan hasil pantauan di lapangan rata-rata itu selesai jam 5 pagi, bahkan ada yang berlanjut sampai jam 12 siang. Karena belum selesai menyalin hasil formulir yang cukup banyak. Dan itu kan tanpa jeda, apalagi kemudian mereka kebanyakan mempersiapkan TPS di H-1 jadi, otomatis kan kelelahan,” ungkap Rifqi saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Sabtu (20/4/2019).

Selain itu, kata Rifqi, banyak juga petugas yang terbaring sakit setelah pemungutan suara. Hingga saat ini, ia masih melakukan pendataan terkait hal itu.

“Kan ada lima jenis pemilihan, berarti lima jenis formulir C1. Itu banyak itemnya hampir 20-30 lembar. Kali saksi 16 partai, kali DPD, tambah pengawas TPS untuk Bawaslu. jadi Kalau komplit semua misalkan ada 50 set manual,” tambah Rifqi.

Ia menjelaskan, proses rekruitmen petugas telah dilakukan sesuai prosedur. Hanya, banyak warga yang enggan menjadi petugas KPPS lantaran honor yang tak sebanding. Bahkan di beberapa daerah ditemukan fakta bahwa honor para ‘Pahlawan Demokrasi’ ini disunat.

“Problem kita banyak yang siap jadi KPPS secara persyaratan, memenuhi. Tapi tidak banyak yang mau. Maka kemudian yang sekarang di TPS itu adalah yang siap dan mau. Itu sangat luar biasa kesukarelaannya dengan honor tidak seberapa tapi mereka kerja full,” tuturnya.

Tidak Ada Santunan, KPU Jabar Minta Bantuan Pemprov

Disinggung soal santunan, Rifqi mengaku KPU Jabar tak memiliki anggaran untuk itu. Sebab itu, ia pun meminta bantuan dari Pemprov Jabar agar memberikan uang bantuan bagi para keluarga yang ditinggalkan.

“Itu agak susah, itu kan tidak mengenal santunan. Bahkan tadi kita sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi, akhirnya kita upayakan ada santunan. Jadi selesai semua proses pemilu, kita akan mendata semua yang kena musibah meninggal, baik di tingakt TPS, kelurahan atau kecamatan,” jelasnya.

Berkaca dari kejadian itu, Rifqi berharap pemerintah pusat menaikan honor para petugas KPPS. Ia beralasan, tugas sebagai petugas KPPS sangat menguras energi dan punya beban tanggung jawab yang besar.

“Pertama, kita berharap honor penyelenggara itu harus diperhatkan. Ini kan tidak berbadning dengan pekerjaannya. Dan kita bersyukur masih ada yang mau jadi petugas KPPS, punya beban kerja cukup luar biasa, dengan honor yang terbatas. Coba bayangkan, banyak orang gak mau jadi petugas KPPS gak akan jadi pemilu,” tegas Rifqi.

Sementara itu, di Kec Gebang justru terjadi hal yang tak pantas, dimana uang makan para KPPS yang tidak seberapa ini disunat. Pemotongan ini dilakukan dengan cara dan nominal yang beragam, tentu dengan berbagai modus dan alasan. Alhasil, pasca adanya demo dan pemberitaan, para PPS di 13 Desa di Kec Gebang, atas sepengetahuan PPK, akhirnya melakukan pengembalian uang makan kepada para petugas. Namun tetap saja, masih ada di sejumlah desa yang tidak mengembalikan hak mereka secara penuh.

Sebuah pengabdian yang menguras energi bahkan menyebabkan belasan nyawa melayang. Masihkah ada pihak-pihak yang tega melakukan pemotongan hak mereka, para pahlawan demokrasi kita? (dbs/red/jp)