Puluhan Tahun Para Direksi PD. BPR Di Kabupaten Cirebon Tidak Dirotasi, Sehatkah?!

CIREBON – Masyarakat di Kabupaten Cirebon pasti sudah hafal dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR). Diketahui, ada 19 BPR di Kab Cirebon, dimana ada 12 BPR yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemkab Cirebon, sedangkan 7 BPR lainnya, terdiri dari saham milik Pemkab Cirebon dan Pemprov Jabar. Namun ada sebuah kejanggalan yang nyata, dimana selama belasan bahkan ada yang puluhan tahun, para pimpinan di PD BPR, seperti PD BPR Babakan, PD BPR Astanajapura, PD BPR Waled, PD BPR Karangsembung dan PD BPR lainnya tak pernah dirotasi atau diganti.

BPR BABAKAN – Inilah kantor PD BPR Babakan yang dipimpin Dirut Ir. Hj Suating.

Padahal idealnya, untuk muwujudkan sebuah organisasi yang sehat dan mencegah terjadinya kecurangan (fraud), rotasi pegawai secara rutin mutlak harus dilakukan seperti di tubuh SKPD, Polri, TNI, BUMN, BUMD dan sektor perbankan lainnya. Tapi rupanya hal ini tidak terjadi di tubuh PD. BPR yang ada di Pemkab Cirebon hingga munculnya rencana merger (penggabungan) PD. BPR di Kab Cirebon tahun 2019 ini.

PD. BPR Babakan yang dikomandoi Direktur Utama (Dirut) Ir. Hj. Suating misalnya, wanita yang akrab disapa Bu Ating ini menjabat lebih dari 10 tahun. Hal serupa juga terjadi di PD. BPR Astanajapura yang dipimpin Multahibun SH, MH, sebagai Dirut. Nyaris tak berbeda dengan PD. BPR Waled yang dikomandoi Yus Ayutrisna SE. Kondisi yang sama (tidak adanya mutasi atau rotasi pimpinan) juga terjadi di BPR-BPR lainnya termasuk PD BPR Karangsembung dengan Dirut Sujono SH.

BPR ASJAP – Tim JP saat hendak mengkonfirmasi Dirut PD BPR Asjap, Multahibun SH MH.

Periode Masa Jabatan 4 tahun hanyalah hitungan waktu, namun orang-orang yang menjabat tetap itu-itu saja, tak berubah. Bisa dibandingkan dengan sektor perbankan lainnya baik BUMN, BUMD, maupun swasta. Pergantian jabatan bisa terjadi hanya dalam hitungan 2 atau 3 tahun bahkan kurang dari itu.

Investigasi Jabar Publisher (JP) ini, seiring dengan penuturan sejumlah narasumber terpercaya baik dari internal PD. BPR juga para nasabah PD. BPR. Saat ditemui tim redaksi, Selasa (12/3/2019), salah satu sumber mengatakan, karena para pucuk pimpinan di PD. BPR ini terlalu lama menjabat, maka terjadilah pergeseran makna Branding Image.

“Brand image suatu perusahaan itu sangat mengena, tertanam di hati masyarakat. Seperti kebanyakan masyarakat awam yang menyebut BPR, pasti mengarah kepada suatu Brand yaitu BPR KS (Karyajatnika Sadaya). Salah satu BPR terbesar di Jabar yang mencapai masa kejayaan pada tahun 2009 – 2014 ini berhasil membangun branding image kepada masyarakat bahwa BPR adalah “KS”, bukan BPR lainnya. Jelas, ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Namun, sangat memprihatikan bila Branding Image BUMD yang seharusnya dibangun agar masyarakat lebih mengingat nama perusahaan, nama daerah, dan merk dagang, tapi bergeser maknanya sebagai perusahaan milik pribadi, karena para pejabatnya terlalu lama menjabat,” ungkap sumber.

Sedangkan sumber lainnya mencontohkan, sebuah obrolan yang nyata terjadi diantara para nasabah BPR atau calon nasabah BPR. Dimana, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau PD BPR lebih dikenal dengan sebutan “BPR milik Bu fulan” atau “BPR milik Pak Fulan”. Kenapa bisa terjadi, tanya JP? “Jawabannya sederhana mas, karena sudah terlalu lamanya para Pimpinan BPR itu tidak dirolling. Sudah beberapa periode tidak ada pergantian kepemimpinan. Sehingga, masyarakat lebih mengenal BPR milik Pemkab Cirebon ini sebagai BPR milik perseorangan, yang sudah memimpin BPR itu belasan bahkan puluhan tahun lamanya, jadi mereka itu seperti raja-raja kecil, yang mungkin bakal tetap menjabat sampai pensiun,” ulas sumber.

Bukan karena hal itu saja. Kata dia, sebagian masyarakat menyebut BPR sebagai BPR milik perseorangan. “Masyarakat awam meyakini bahkan menyebut BPR itu milik perseorangan karena memang di kantor tersebut banyak Saudara, Kerabat dan orang dekat pimpinan yang bekerja disana. Sehingga semakin membangun image kepada masyarakat bahwa BPR tersebut adalah BPR punya bapa ini atau BPR punya ibu ini. Ya jadi BUMD mas, alias Badan Usaha Milik Dewek,” terang sumber.

Sementara itu, sejumlah Dirut PD. BPR saat dikonfirmasi Jabar Publisher, Rabu (13/3/2019) tidak ada dikantornya. Menurut informasi dari karyawan PD. BPR Babakan, Dirut PD. BPR Babakan Ir Hj Suating sedang pergi ke Sumber. “Bu Ating minggu-minggu ini sering keluar. Ke kantor sebentar terus agak siangan keluar lagi. Jadi pas mau ada rencana merjer ini agak sibuk,” ungkap customer service PD BPR Babakan. Sedangkan dikonfirmasi via pesan whatsapp, Suating hanya membacanya saja, tanpa memberikan jawaban.

TAMPAK LUAR – Inilah penampakan kantor PD BPR Astana Japura (Asjap) tampak dari luar.

Sama halnya ketika redaksi mencoba menemui Dirut PD. BPR Astana Japura (Asjap) Multahibun SH, MH, untuk konfirmasi. Customer Service (CS) di sana mengatakan bahwa Pak Ibun, begitu Ia akrab disapa sedang ada keperluan di luar kantor. “Langsung saja ke pak dirut karena yang mewakili untuk statment juga sama lagi pada keluar,” kata CS sambil menyebutkan bahwa Pak Ibun menjadi kandidat Dirut untuk merjer PD. BPR Asjap yang nantinya membawahi 7 BPR lainnya. Sedangkan saat tiba di PD BPR Waled untuk menemui Dirut Yus Ayutrisna SE, kantornya dalam keadaan tutup karena sedang istirahat.

BPR WALED – Saat hendak konfirmasi ke Dirut PD. BPR Waled Yus Ayutrisna SE, kantornya dalam kondisi tertutup.

Hanya Dirut PD. BPR Karangsembung H. Sujono SH yang bisa ditemui untuk dikonfirmasi. Ia mengatakan bahwa kepemimpinannya di sana sejak tahun 2002. “Dari tahun 2002. Satu periode 4 tahun, apabila masih bagus bisa diteruskan. Yang menentukan dirolling atau tidaknya itu kewenangan pemilik, terserah pemilik (Bupati Cirebon),” ujarnya, Rabu (13/3/2019) siang.

Ia menjelaskan, meski idealnya ada rotasi kepemimpinan di PD. BPR, namun Ia tak bisa menolak keinginan pemilik yang saat itu (periode 2014 – 2018) era kepemimpinan Bupati Sunjaya Purwadisastra. “Kalau saya pribadi sih pengennya lebih bagus dimana ya pindah. Tapi kebetulan penilaian pemimpin meminta saya tetap di sini, meski kadang jenuh juga,” terangnya.

BPR KARANGSEMBUNG – Kantor BPR Karangsembung yang dipimpin Dirut H. Sujono.

Di sisi lain, penanaman deposito (tabungan) di PD. BPR ini, kata dia erat kaitannya dengan kepercayaan. “Di BPR kadang kala karena kepercayaan terhadap seseorang. Mungkin kalau dipindah nanti depositonya ditarik lagi. Itu kemungkinan sih. Nah makanya dengan adanya merjer ini lebih bagus,” ucap Sujono.

Sementara itu, 19 Maret 2019 mendatang, Gubernur Jabar akan melantik Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih Periode 2019 – 2024. Bupati terpilih Sunjaya Purwadisastra kini sedang menjalani persidangan pasca OTT KPK sampai vonis hukuman. Sedangkan Wakil Bupati Cirebon terpilih, Imron Rosadi tetap dilantik.

Lalu seperti apakah nasib PD. BPR di Pemkab Cirebon yang rencananya akan dilebur menjadi 2 BPR, yakni PD. BPR Babakan dan PD BPR Asjap. Akankah ada wajah-wajah baru yang mengisi jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR pasca merger nanti sebagai langkah regenerasi? Atau masih tetap wajah-wajah lama yang sudah bercokol selama puluhan tahun di Perusahaan milik daerah itu. Mari kita simak dan awasi bersama progresnya, karena DPRD Kabupaten Cirebon sudah menyetujui rencana merger ini.

Khusus untuk kasus Bupati Sunjaya, sejumlah pembaca JP sempat mempertanyakan, apakah ada aliran upeti dari para pimpinan-pimpinan BPR ini? Mengingat sejumlah pejabat di SKPD dan OPD sudah dipanggil KPK untuk diperiksa. (jay/adi/crd)

IKLAN MARGER – Direksi PD BPR Asjap dinilai sejumlah pihak tergesa-gesa dan ke’pede’an dengan memasang Iklan Pengumuman Merger di web dan koran lokal. Padahal, merger belum dilakukan dan masih sebatas rencana, bahkan Bupati Cirebon definitif pun belum dilantik, apalagi direksi BPR yang baru. Dalam iklan itu juga disebutkan bahwa BPR Asjap sebagai Kantor Pusat sedangkan 6 BPR lainnya hanya sebagai Kantor Cabang. Ada apa?