Begini Nih! Buntut Dugaan Korupsi Server RSUD Waled

CIREBON – Kasus dugaan Korupsi Server billing sistem di RSUD Waled yang terkuak pada 2018 lalu sudah menemukan titik akhir. Hal itu disampaikan Kasi Intelijen Kejaksaan Kabupaten Kabupaten Cirebon, Aditya Rakatama kepada Jabar Publisher, Senin (25/2/2019).

“Berdasarkan hasil audit inspektorat terkait dugaan pengadaan server ini pada intinya tidak ditemukan indikasi kerugian negara tapi temuan atau sanksi administrasi yang ditujukan kepada manajemen RSUD Waled,” katanya.

Kasi Intelijen yang juga merangkap sebagai Humas Kejaksaan ini menjelaskan, sanksi administrasi yang dimaksud berupa teguran untuk manajeman RS agar lebih akuntabel, mematangkan perencanaan, untuk selanjutnya rekomendasi hasil audit inspektorat ini diberikan kepada BKD Kab Cirebon guna ditindaklanjuti. Adapun server bermasalah itu, hingga kini tidak digunakan.

Ditanya kaitan adanya akomodasi sebesar Rp 12 juta per minggu selama proyek tersebut dikerjakan, Raka mengaku tidak tahu detail masalah itu karena yang mengaudit masalah server ini adalah tim Inspektorat Kab Cirebon. Padahal, biaya akomodasi itulah yang menyebabkan anggaran pengadaan sever ini membengkak. “Kurang tahu kalau soal itu, yang pasti dari hasil audit ini tidak ditemukan indikasi kerugian negara,” tandasnya sambil menunjukkan halaman depan dokumen hasil audit inspektorat kepada wartawan.

Diberitakan sebelumnya, di RSUD Waled, pertengahan tahun 2018 muncul dugaan mark up dan penyalahgunaan wewenang pada program pengadaan server billing system senilai Rp 199 juta. Yang lebih mengagetkan lagi, anggaran pada program itu kini membengkak sampai Rp 900 juta-an. Disinyalir, hal ini terjadi karena mahalnya biaya akomodasi yang diberikan pihak RSUD Waled kepada kontraktor (CV Kronos) yang tanpa diikat kerjasama.

Guna menelisik lebih dalam masalah ini, JP pun mewawancarai sejumlah sumber yang mengetahui alur pengadaan ini dari awal. Kata sumber, program tersebut muncul pada Agustus 2017 dengan datangnya seseorang bernama Abdullah. Saat itu, project tersebut sudah berjalan 80%. “Abdullah dibawa oleh Dudi Suryadarma yang ngakunya orang Diskominfo. Tapi pas saya cek, bukan. Dudi sendiri dibawa oleh Asep Kurnia, Kabag Keuangan RSUD Waled,” ungkapnya, kemarin.

Sumber terpercaya itu, kembali mengupas masalah bobroknya pengadaan server billing sistem di RSUD Waled, terkait adanya biaya akomodasi sebesar Rp 12 juta per minggu. “Yang lebih aneh lagi, ini kan belum ada kontrak kerjasama (dengan CV. Kronos), tapi setiap Abdullah datang ke sini, akomodasi ditanggung RS sebesar Rp 12 juta per minggu. Kata orang keuangan, per Desember 2017 kemarin saja, sudah mencapai Rp 500 juta. Dan saya perkirakan sampai sekarang ini mencapai 900 juta, itu sudah termasuk server. Entah di belakang ada deal-deal apa, yang saya sayangkan ini kan belum ada kontrak kerjasama, kok bisa membela mati-matian,” ucapnya saat itu. (jay/adi)