Jabar Publisher Berita Jawa Barat, Berita Cirebon, Berita Tasikmalaya, Berita Karawang, Berita Bekasi, Berita Bandung
CIREBON – Saat melakukan kunjungan di daerah pemilihannya (Dapil), tepatnya di Blok Sriog Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH mendapati keluhan warga setempat yang berprofesi sebagai petugas kebersihan, yakni tidak pernah tepatnya penerimaan gaji dari Dinas Lingkungan (DLH) Kabupaten Cirebon.
Jimust sapaan akrabnya Mustofa mengatakan, seharusnya kesejahteraan para pasukan kuning atau petugas kebersihan di Kabupaten Cirebon ini benar-benar diperhatikan. Karena, mereka adalah tonggak utama agar kondisi Kabupaten Cirebon tetap bersih, dan agar lingkungan tetap asri.
“Selama ini kesejahteraan mereka telah terabaikan. Padahal tenaga mereka sangat dibutuhkan,” kata Jimust, Minggu (25/11/2018).
“Kalau tidak ada mereka, Kabupaten Cirebon pasti terlihat kumuh, tanaman-tanaman juga tidak terawat,” tegas Jimust.
Masih dikatakan Jimust, kesejahteraan pasukan kuning jelas terabaikan, mereka (pasukan kuning, red) baru menerima gaji setiap bulan pada tanggal 20. Tidak seperti pekerja lainnya, yang menerima gaji di awal bulan. Selain itu juga gaji mereka sejak masa Bupati Cirebon Dedi Supardi hingga sekarang tidak pernah ada kenaikan, yakni hanya Rp. 1,4 juta tiap bulan. “Mereka mengeluh gaji selalu telat, belum lagi fasilitas penunjang, selama ini mereka hanya mendapatkan susu sachet sebanyak 15 bungkus itupun per tiga bulan sekali,” kata Jimust.
Lebih lanjut disampaikan Jimust, saat ini sebentar lagi memasuki musim penghujan, namun fasilitas yang biasanya mereka dapat di bulan Juni hingga kini belum mereka terima. “Seperti jas hujan, sarung tangan, dan sepatu boot. Bukan hanya itu saja, para pasukan kuning pada jaman Pak Dedi Supardi setiap kali lebaran mendapat THR sebesar Rp.200 ribu, tapi di jaman Pak Sunjaya cuma Rp. 100 ribu dan itu pun telat diterima oleh mereka. Ini sangat tidak sesuai dengan instruksi presiden,” ungkap Jimust.
Melihat kondisi ini, selaku pimpinan legislatif akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Pihaknya pun akan memanggil DLH Kabupaten Cirebon, agar bisa menganggarkan untuk kenaikan gaji, serta fasilitas yang dibutuhkan oleh pasukan kuning tersebut.
“Saya wajib memperjuangkan kesejahteraan mereka. Oleh karenannya, saya minta dinas yang terkait dijadwalkan dan diundang untuk bahas ulang APBD 2019, khusus bahas tentang masalah gaji dan kesejahteraan serta penunjang lain yang layak diterima oleh pasukan kuning. Mumpung RAPBD belum masuk ke rumusan akhir untuk diparipurnakan,” pungkas Jimust. (gfr)
