Kepsek SMPN 1 Pabuaran Keluarkan Empat Guru Honorer

CIREBON – Di tahun ajaran baru 2018/2019, Kepala Sekolah  SMPN 1 Pabuaran mengeluarkan 4 guru honorer diduga tanpa teguran tertulis terlebih dahulu dan alasan yang jelas.

Pasca mengeluarkan 4 orang guru honorer tersebut, informasinya pihak sekolah menerima kembali 5 guru honor yang akan mengajarkan pelajaran yang sama, di mana para guru tersebut juga sudah mengajar di sekolah lain.

Salah seorang suami guru honor yang dikeluarkan kepada “JP”, Selasa (24/7/2018) mengaku tidak tahu secara pasti mengapa Kepala Sekolah mengeluarkan 4 guru honor termasuk istrinya. “Alasan yang saya dengar, katanya disaat jam belajar istri saya mebawa anak ke sekolah. Tapi istri saya pun tidak mungkin ketika jam belajar membawa anak. Waktu itu memang pernah istri saya membawa anak ke sekolah, tapi itu pun waktu tidak ada pelajaran alias saat jam bebas,” ujarnya.

Masih dikatakan suami guru honor tersebut, ia juga menyayangkan sikap kepala sekolah karena mengeluarkan tanpa adanya teguran. “Kalau emang melanggar disaat mengajar, mengapa tidak ada teguran. Dan setelah mengeluarkan 4 guru honor, kepala sekolah menerima 5 guru honor. Ke 5 guru honor yang baru juga katanya ada yang mengajar di sekolah lain, apa itu boleh. Sedangkan istri saya mengajar di SMPN 1 Pabuaran sejak masih menyatu dengan SMP 1 Ciledug, belum seperti sekaranh. Istri saya pun sudah mendapatan SK Honor dari Bupati,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Pabuaran, H. Yusep Riyadi saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya memilih guru yang loyal dan siap memajukan sekolah. Begitu juga dengan kebutuhan terhadap guru pihaknya mengaku harus sesuai dengan dapodik, karena jika tidak sesuai maka akan menghambat serifikasi juga akan membuat akses bantuan tersendat.

“Jangan juga sampai muncul kesan, guru honorer mau selamanya disini. Mending kalau gurunya rajin, kalau malas masyarakat juga yang rugi,” ungkapnya.

Ia juga mengklaim keputusan mengeluarkan para guru honorer tersebut sudah berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan sudah menegurnya saat rapat.

“Berdasarkan masukan masyarakat melalui komite, pantauan sehari-hari. Apalagi bawa anak saat mengajar. Kata siapa bawa anak saat jam bebas? Kalau gak ada jam pelajaran ngapain mesti datang ke sekolah, kecuali guru negeri (PNS-red). Masalah teguran kita kan ada info, ada rapat, tiap rapat sudah diingatkan,” terangnya.

Terkait guru honorer pengganti yang dimaksud, menurutnya tidak masalah asalkan jam mengajarnya masih terjangkau, yakni maksimal 40 jam dalam seminggu. Adapun pelajaran yang diajarkan, ketika guru mata pelajarannya melebihi kuota, maka digeser ke pelajaran lain yang masih satu rumpun. “Misal guru pendidikan agama sudah mencapai kuota, maka akan diganti untuk mengajar PKN atau budi pekerti. Jadi yang pelajarannya masih satu rumpun,” tandas Yusep. (crd/red)