Proyek Penyulingan Air Laut Jadi Air Tawar KKP di Kapetakan, Mangkrak!

CIREBON – Proyek penyulingan air laut menjadi air tawar yang digulirkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diperuntukan dua Desa yang ada di Kecamatan Kapetakan dibiarkan mangkrak.

Padahal, pantauan jabarpublisher.com dilapangan menyebutkan nilai anggaran pekerjaan proyek penyulingan air laut menjadi air tawar yang tersebar di Desa Bungko dan Bungko Lor Kecamatan Kapetakan tidaklah sedikit anggarannya, yakni 1,6 miliar.

“Katanya sih besar anggarannya, tapi ya baru itu aja tuh (pipa bor, red), tapi sampai sekarang sudah setengah tahun lebih tidak datang-datang lagi,” kata salah satu warga Desa Bungko, Karwita kepada jabarpublisher.com, Rabu (30/05/2018).

Padahal, keberadaan bangunan tempat pengolahan air laut menjadi air tawar sangat dibutuhkan warga. Sebab kata dia, selama ini, warga harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya.

“Pengerjaan di sini sekitar satu bulan juga kurang dan yang kerja ada tiga orang, ada dua unit pengerjaan, satunya Bungko Lor. Padahal didukung sama warga sini, karena memang ini untuk kebutuhan warga sini,” katanya.

Selain proyek yang berupa pengeboran dan pembangunan tempat untuk pengolahan air laut menjadi air tawar. Bahkan, dalam perencanaannya, proyek tersebut juga didukung dengan mesin pengolah air bersih dengan sistem Reverse Osmosis. Yang didesain dengan kapasitas 3000 GPD (475 liter/jam) air bersih dan 1500 GPD (237,5 liter/jam) air siap minum.

Air baku yang digunakan untuk proses produksi tersebut adalah air yang bersumber dari air laut, dengan kondisi Asin (TDS Total Dissolved solids ) antara 10.000 ppm sampai 21.000 ppm. Proyek di dua titik itu, mulai dikerjakan sekitar bulan September 2017 lalu. Namun ditinggalkan begitu saja, padahal hanya baru tahap awal pengeboran.

Sementara itu, Kuwu Bungko, Mohammad Carkim juga sangat meyayangkan mangkraknya proyek dari KKP tersebut. Padahal katanya, semua persayaratan untuk dibangunnya proyek itu sudah dipenuhi pihaknya. Dari mulai menyediakan lahan dari desa, hingga syarat-syarat lainnya.

“Proyek ini hasil upayanya Pak Herman Khaeron ke KKP. Kalau kita tidak tahu persis bagaimana kelanjutannya, Dinas Kelautan lah yang lebih paham. Dan saya sangat menyayangkan mangkraknya proyek ini, sudah buang-buang uang negara hasilnya tidak ada,” kata Carkim. (gfr)