Kawal Borok Korupsi RSUD Waled, Lembaga Ini Datangi BPK

BANDUNG – Ada sejumlah kasus dugaan korupsi di RSUD Waled, Kab Cirebon, yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum. Di Unit Tipikor Polres Cirebon sendiri, ada tiga kasus yang sedang diusut, yakni dugaan korupsi anggaran jamkesmas tahun 2012, dugaan penyelewengan alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan, serta dugaan korupsi Dana BPJS tahun 2014. Sedangkan satu kasus lain yang melibatkan eks manajemen yakni seorang dokter berinisial K, informasinya tengah ditangani Polda Jabar.

BPK JABAR – LASKAR Indonesia saat tiba di kantor BPK, Rabu (2/5/2018).

Belum tuntas penyelidikan kasus-kasus tersebut, Polres Cirebon kembali mengusut kasus lainnya, yakni terkait dugaan korupsi dana BPJS 2014. Februari 2018 lalu, Polres Cirebon sudah memanggil Bendahara RSUD Waled, NJ dan beberapa pejabat lainnya dengan status sebagai saksi. Namun hingga berganti Kapolres juga Kasat Reskrim, semua kasus di RSUD Waled tak juga jelas ujung pangkalnya. Tak satupun tersangka yang ditetapkan atau kasus yang naik status dari penyelidikan ke penyidikan.

Maret 2018, publik kembali dikagetkan dengan munculnya besaran insentif bagi pegawai di RSUD Waled yang dicap tak manusiawi oleh DPRD Kab Cirebon. Dimana besaran insentif ini hanya Rp 200 per bulan. DPRD Kab Cirebon juga berencana menggelar sidak, tapi hingga kini belum terlaksana. Informasi yang dihimpun redaksi dari internal RSUD, Polres Cirebon juga sudah memanggil pihak-pihak terkait pasca masalah ini mencuat. Di mana anggaran untuk belanja pegawai di RSUD Waled tahun 2017 mencapai 21,6 miliar.

GEDUNG IGD BARU – Inilah gedung IGD RSUD Waled yang menelan anggaran Rp 4,7 miliar dan jadi temuan BPK.

Tak sampai disitu, April 2018, publik yang diwakili aktifis juga dewan, mempertanyakan pembangunan Gedung IGD RSUD Waled yang menelan anggaran Rp 4,7 miliar. Diketahui, pengoperasian gedung tersebut molor dari target dan kena audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Putra Kencana dan konsultan pengawas CV Dinamika RS itu, menjadi konsentrasi Lembaga Advokasi Sosial Kanal Aspirasi Reformis (LASKAR) Indonesia. Bahkan lembaga ini langsung mendatangi Kantor BPK Jabar di Jalan Moh Toha, Bandung pada Rabu (2/5/2018).

Sementara itu, diwawancarai jabarpublisher.com usai mendatangi Kantor BPK, Ketua Umum LASKAR Indonesia, Koko Ali Permana menjelaskan sejumlah poin penting. “Kedatangan kami ke BPK sebagai tindak lanjut dari pemberitaan-pemberitaan tentang RSUD Waled. Kami juga meminta BPK memberikan hasil audit (Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP) soal RSUD Waled ini, dan Alhamdulillah mereka menyanggupinya,” jelas Koko didampingi tiga anggota LASKAR.

Soal mengendapnya sejumlah kasus yang ditangani penegak hukum, Ia menegaskan akan melakukan koordinasi dengan institusi yang berada di atasnya. “Seluruhnya kami kawal. Kalau memang ada kasus-kasus yang mandeg, kami segera koordinasi dengan Kapolda, ada apa dengan Polres? Bahkan bila perlu kami akan kawal kasus-kasus ini sampai ke KPK,” cetusnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat guna mendalami sejumlah masalah yang menerpa RSUD Waled. “Bagaimanapun, kedudukan Dinkes Jabar adalah sebagai pembina dinkes di kota kabupaten. Jadi harus kami tembusi terkait kontraktor, mekanisme lelang, site plan dan lainnya,” tegas aktifis yang tengah menempuh studi S2 ini. (jay/crd/tim)