TB Hasanudin Hadiri Deklarasi SP Sebumi-Kasbi PT PG Rajawali II

CIREBON – Calon Gubernur Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan, TB Hasanudin memenuhi undangan deklarasi serikat pekerja Sebumi-Kasbi PT PG Rajawali II yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Kecamatan Lemah Abang, Sabtu (24/03/2018).

Deklarasi SP Sebumi Kasbi PT PG Rajawali II Cirebon yang dihadiri ratusan buruh pabrik gula tersebut berkeluh kesah kepada calon gubernur Jawa Barat tersebut. Diantaranya keluhan tersebut diungkapkan oleh salah satu koordinator SP Sebumi-Kasbi, Mae Azhar tiap hari karyawan atau buruh ini dihantui ketika pabrik gula akan ditutup. Bagaimana tidak, ketergantungan buruh pabrik ini hanya mengandalkan upah yang tidak seberapa untuk menghidupi sehari-hari keluarganya dari keringat bekerja pada pabrik milik BUMN ini.

“Buruh ini selalu dihantui akan kehilangan mata pencahariannya.
Dan kami memohon kepada Pak TB tolong perjuangkan nasib buruh dan petani tebu meminta kepada Menteri ESDM jangan semena-mena untuk menutup pabrik gula ini. Kami hanya mengandalkan mata pencaharian dari sini,” kata Mae Azhar.

Belum lagi, lanjut Mae Azhar, status karyawan buruh PT PG Rajawali II masih berstatus pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) belum menjadi pegawai tetap. ” Pabrik masih menggantungkan kejelasan status sebagai pegawai. Bukan hanya itu, semua buruh disini juga tidak mendapatkan atau didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berharap juga Pak TB bisa menyampaikan persoalan ini untuk disampaikan kepada Pak Presiden Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, calon gubernur Jawa Barat, TB Hasanudin menyampaikan sebenarnya Bapak Presiden Jokowi itu sudah akan menambah lahan tebu, tetapi sekelompok orang yang mementingkan pribadinya dengan kepentingan uang semata dengan mengusulkan dengan diperlukannya gula impor.

“Pak Presiden kita sudah memihak kepada rakyat Indonesia, tapi ada segelintir orang memanfaatkannya. Secara teknis mengenai keluhan masyarakat karyawan PG Rajawali II nanti akan disampaikan lewat fraksi PDI Perjuangan, baik DPRD Provinsi maupun DPR RI,” katanya. (gfr)