Komisi III Singgung Pekerjaan Lewati Batas Waktu SPK

BEKASI – Banyak pembangunan gedung sekolah yang sudah habis masa kontrak kerja dalam pelaksanaan kegiatan, namun masih berlanjut. Sehingga perhatian beberapa pihak dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, salah satu dari anggota Komisi III Taih Minarno.

Politisi besutan Susilo Bambang Yudhoyhono ini menerangkan, kegiatan yang sudah habis masa kontraknya tidak bisa dilanjutkan. Melainkan harus ada perjanjian dan administrasi tertentu dan sanksi yang harus dibayar oleh pelaksana.

”Pembangunan sekolah itu harusnya kan prioritas, karena menjadi sarana prasarana pendidikan bagi generasi masyarakat,” ujar Taih.

Dirinya berpendapat, banyaknya pelaksanaan kegiatan bangunan sekolah yang belum rampung. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus dievaluasi. Menurutnya kurang selektifnya serta pengawasan dalam berlangsungnya kegiatan. Sehingga berdampak pada lambatnya pelaksanaan.

”Tentunya dalam hal ini Kepala Bidang yang menangani di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus dicopot, karena dia (Kabid) yang harus bertanggung jawab terkait belum selesainya pelaksanaan pembangunan atau perbaikan sekolah,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Henri Linconl mengakui apabila pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan sekolah banyak yang belum rampung. Sedangkan masa kontrak kerja yang tertuang dalam SPK sudah habis.

”Memang sudah banyak laporan terkait pembangunan sekolah, baik dari LSM ataupun media yang menanyakan adanya dugaan pelanggaran. Karena masa kontrak yang sudah habis namun pelaksanaan masih berjalan,” ujarnya.

Untuk permasalahan tersebut, Henri mengaku belum bisa memberikan informasi lantaran merupakan tanggung jawab dari PPK suatu kegiatan.

”Nanti ya bang, kita konfirmasi dan mencari informasi. Apakah kegiatan tersebut diputus kontrak atau diperpanjang kontraknya dengan ketentuan ada sanksi yang harus ditanggung oleh pelaksana kegiatan,” terangnya. (iar)